# RedaksiNarasi ## Posts - [Masa Depan Non-Blok: Mengapa Indonesia Terjebak dalam Mode Bertahan?](https://redaksinarasi.com/masa-depan-non-blok-mengapa-indonesia-terjebak-dalam-mode-bertahan/): Selama puluhan tahun, Indonesia dengan bangga mengusung prinsip politik luar negeri “Bebas Aktif”. Doktrin ini berakar pada visi Mohammad Hatta yang diwujudkan melalui Gerakan Non-Blok, sebuah ikhtiar strategis agar bangsa ini tidak sekadar menjadi alat bagi kekuatan negara-negara besar. Namun, realitas geopolitik hari ini justru memicu keraguan: apakah otonomi Indonesia masih murni, ataukah posisi kita sebenarnya hanyalah bentuk penyesuaian terhadap tekanan eksternal yang masif? Munculnya Pola Konsesi Struktural Beberapa isu krusial seperti ancaman tarif proteksionis dari Amerika Serikat, kesepakatan pertukaran data perpajakan, serta lonjakan impor minyak, kini membentuk sebuah pola konsesi struktural. Tren ini sangat berisiko melemahkan kedaulatan NKRI. Saat […] - [DPR Minta Tunda Impor 105 Ribu Pikap India: Proyek Rp24,66 Triliun Masuk Tahap Evaluasi Total](https://redaksinarasi.com/dpr-minta-tunda-impor-105-ribu-pikap-india-proyek-rp2466-triliun-masuk-tahap-evaluasi-total/): DPR Tekan Pemerintah Hentikan Sementara Impor Kendaraan Niaga Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara resmi meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil pikap dan truk komersial asal India. Permintaan ini bukan sekadar imbauan politik, melainkan bentuk pengawasan serius terhadap kebijakan strategis bernilai triliunan rupiah. Armada kendaraan niaga tersebut sebelumnya dirancang sebagai penopang utama distribusi program Koperasi Desa Merah Putih yang dijalankan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Proyek ini menyedot anggaran hingga Rp24,66 triliun dan melibatkan skema pembiayaan melalui Himbara serta Dana Desa. Desakan DPR muncul setelah 200 unit kendaraan produksi Mahindra lebih dahulu tiba di […] - [Pakar HTN Nilai Penolakan Kapolri Jadi Menteri Kepolisian Sudah Rasional dan Konstitusional](https://redaksinarasi.com/pakar-htn-nilai-penolakan-kapolri-jadi-menteri-kepolisian-sudah-rasional-dan-konstitusional/): JAKARTA – Penolakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana pembentukan Menteri Kepolisian dinilai sebagai sikap yang rasional, realistis, dan konstitusional. Penilaian tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Esa Unggul Jakarta, menanggapi pernyataan Kapolri saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI. Menurut Prof. Juanda, sikap Kapolri tersebut sejalan dengan esensi, ruang lingkup, jenis tugas, kewenangan, dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Polri merupakan alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan […] - [Kata Keluarga Cendana: Titiek Soeharto Bersyukur Ayahnya Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional](https://redaksinarasi.com/kata-keluarga-cendana-titiek-soeharto-bersyukur-ayahnya-diusulkan-jadi-pahlawan-nasional/): Bali – Putri Presiden kedua Republik Indonesia, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab dikenal dengan Titiek Soeharto, memberikan tanggapan atas usulan pemerintah yang memasukkan nama Soeharto sebagai calon Pahlawan Nasional. Ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diusulkan untuk sang ayah. “Alhamdulillah, terima kasih kalau terealisasi,” ujar Titiek Soeharto usai melepas tukik di Pantai Saba, Gianyar, Bali, Senin. Titiek yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI itu berharap yang terbaik dari proses pengusulan tersebut. “Harapan saya tentu yang terbaik,” tambahnya singkat. Sebagai informasi, Siti Hediati Hariyadi merupakan putri keempat dari almarhum Presiden Soeharto dan Ibu […] - [Penilaian Politikus Golkar Kelayakan Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan](https://redaksinarasi.com/penilaian-politikus-golkar-kelayakan-soeharto-dianugerahi-gelar-pahlawan/): Jakarta – Hingga kini, pemerintah belum menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Namun, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Gandung Pardiman, menilai bahwa sosok penguasa Orde Baru tersebut layak dikenang atas jasa besarnya bagi bangsa Indonesia. Menurut Gandung, masyarakat seharusnya tidak melupakan peran Soeharto dalam menjaga keutuhan dan ideologi negara. “Kita perlu mengingat dan menghargai jasa besar Presiden kedua RI, Soeharto,” ujar politikus asal Yogyakarta itu pada Kamis, 10 November 2022. Menjelang peringatan Hari Pahlawan, sempat beredar kabar di media sosial yang menyebut Soeharto telah menerima gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Joko Widodo. Namun, informasi tersebut ternyata tidak benar. […] - [Analisis Putusan MK: Imunitas Jaksa Direvisi](https://redaksinarasi.com/analisis-putusan-mk-imunitas-jaksa-direvisi/): Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan putusan fundamental. Putusan ini mengubah ketentuan mengenai hak imunitas jaksa. Langkah yudisial ini memberikan definisi baru terhadap batasan kekebalan hukum. Hal tersebut secara langsung berdampak pada mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Aturan yang sebelumnya dianggap absolut kini memiliki pengecualian yang jelas. Keputusan ini bertujuan meneguhkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Prinsip ini merupakan pilar utama dalam sebuah negara hukum. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi, melalui Ketua MK Suhartoyo, membacakan amar putusan pada Kamis, 16 Oktober. Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil (judicial review). Objek permohonan adalah Pasal 8 […] - [Sengketa Tanah 26,97 Hektar di Makassar: Ahli Waris Lawan Klaim Ciputraland CPI Makassar](https://redaksinarasi.com/sengketa-tanah-2697-hektar-di-makassar-ahli-waris-lawan-klaim-ciputraland-cpi-makassar/): Makassar – Sengketa tanah seluas 26,97 hektar di Kampung Gusung Jonga, Kecamatan Tamalate, Makassar, kembali jadi sorotan publik. Pada 6 September 2025, ahli waris H. Labbang Dg Tika B Medjang atau Labbang Bin Medjang melakukan aksi nyata dengan memasang plang kepemilikan di lokasi lahan. Aksi ini dilakukan sebagai simbol perlawanan sekaligus penegasan hak warisan keluarga yang mereka klaim sah secara hukum. Konflik ini melibatkan pihak Ciputraland City Center Point Indonesia (CPI) Makassar, yang dinilai ahli waris tidak transparan dalam penguasaan lahan. Daftar Isi: Akar Permasalahan Tanah di Kampung Gusung Jonga telah menjadi bagian dari warisan keluarga sejak tahun 1950. Menurut […] - [Ribuan Ojol Gelar Demo di DPR, Polisi Tegaskan Tak Bawa Senjata Api](https://redaksinarasi.com/ribuan-ojol-demo-dpr-polisi-tak-bawa-senjata/): Jakarta — Ribuan pengemudi ojek online (ojol) memadati kawasan Gedung DPR/MPR RI dan Monas, Rabu (17/9/2025). Mereka datang untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan aplikator transportasi online. Polres Metro Jakarta Pusat mencatat sebanyak 6.118 personel gabungan TNI Polri, dan Pemda DKI diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa aparat tidak dibekali senjata api. “Semua personel menjalankan tugas dengan pendekatan humanis dan profesional. Kami ingin massa bisa menyampaikan pendapatnya dengan tenang,” ucap Susatyo. Para pengemudi ojol membawa tujuh tuntutan, di antaranya menolak potongan aplikator lebih dari 10 persen, meminta regulasi tarif […] - [Mahasiswa Desak DPR Percepat Pembentukan Tim Investigasi Khusus Dugaan Makar](https://redaksinarasi.com/mahasiswa-desak-dpr-percepat-pembentukan-tim-investigasi-khusus-dugaan-makar/): Jakarta – Meski isu utama audiensi mahasiswa-DPR pada 3 September 2025 adalah pembentukan tim investigasi dugaan makar, kritik terhadap tunjangan DPR juga mencuat kuat. Mahasiswa menilai tunjangan fantastis tidak pantas di tengah situasi rakyat yang semakin sulit. Ketua BEM UI mengaku prihatin mendengar berita soal fasilitas DPR. “Di saat rakyat kehilangan pekerjaan, DPR justru terlihat sibuk dengan tunjangan. Ini menyakitkan,” katanya. Mahasiswa menekankan, evaluasi tunjangan tidak boleh parsial. Meski DPR menyebut tunjangan perumahan sudah dihentikan, mahasiswa menuntut audit menyeluruh atas seluruh fasilitas Dewan. Bagi mahasiswa, isu tunjangan terkait erat dengan moral politik. DPR diminta memberi teladan, bukan memperburuk citra. “Kalau […] - [Dibalik Narasi Berbahaya: Isu Makar Terselubung dan Langkah Tegas Presiden](https://redaksinarasi.com/dibalik-narasi-berbahaya-isu-makar-terselubung-dan-langkah-tegas-presiden/): Jakarta – Isu makar terselubung kini merebak di berbagai lini pemerintahan dan media Indonesia. Tak hanya soal upaya menggulingkan kekuasaan secara diam-diam, isu ini melibatkan aktor tidak terlihat, penyebaran narasi berbahaya, hingga ancaman terhadap stabilitas bangsa. Presiden Prabowo pun segera mengambil sikap dengan membentuk tim investigasi khusus secara transparan dan menyeluruh. Pernyataan Attan di media televisi turut menambah tekanan publik agar pemerintah bekerja cepat dan terbuka. Apa Itu “Makar Terselubung”? Makar terselubung merujuk pada upaya penggulingan kekuasaan secara diam-diam — misalnya melalui manipulasi opini publik, pemberitaan bohong, hingga infiltration lembaga negara. Istilah ini sudah lama beredar, namun belakangan kembali mencuat […] - [Heboh di Medsos! Calon Ketua Umum GMNI Diduga Drop Out, Publik Pertanyakan Kredibilitas Kepemimpinan](https://redaksinarasi.com/heboh-di-medsos-calon-ketua-umum-gmni-diduga-drop-out-publik-pertanyakan-kredibilitas-kepemimpinan/): Sebuah unggahan di media sosial telah menarik perhatian publik mengenai profil calon Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Sujahri Somar. Dalam unggahan tersebut, terdapat tangkapan layar data pendidikan dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang menunjukkan status “dikeluarkan” pada tahun akademik 2018/2019 Ganjil dari IAIN Ambon. Narasi dalam unggahan itu disertai kritik tajam terhadap kemampuan dan kelayakan tokoh tersebut untuk memimpin organisasi mahasiswa sebesar GMNI. “Infonya sih katanya ada penundaan sidang di Kongres Bandung, apa karena calonnya kurang kapable ya? Ya masa sih mau dipimpin oleh orang yang tanggung jawab akademisnya saja tak tuntas heuheuheuheu???” tulis akun Instagram […] - [Dengan Semangat Kemerdekaan, Tim PLN Percepat Peningkatan Keandalan Listrik Melalui Uprating Peralatan di Gardu Induk 150 kV Kaliwungu](https://redaksinarasi.com/dengan-semangat-kemerdekaan-tim-pln-percepat-peningkatan-keandalan-listrik-melalui-uprating-peralatan-di-gardu-induk-150-kv-kaliwungu/): Jelang HUT Kemerdekaan RI pada Agustus mendatang, PLN disektor transmisi gencar melakukan persiapan baik disisi infrastruktur maupun personil guna memastikan pasokan listrik aman dan andal untuk mendukung seluruh kegiatan HUT. Salah satu pekerjaan yang telah dilaksanakan yakni pemberian tegangan pertama pada peralatan busbar di GI 150 kV Kaliwungu paska dilakukan uprating atau peningkatan kapasitas sebagai rangkaian pekerjaan peningkatan kapasitas pasokan listrik di Gardu Induk 150 kV Kaliwungu. General Manager PLN UIT JBT, Abdul Salam Nganro mengatakan, persiapan disisi infrastruktur dan kesiapan personil tersebut dilakukan diseluruh unit pelaksana transmisi utamanya di Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY sejak jauh-jauh hari. ”Kami […] - [TINGKATKAN KEANDALAN PASOKAN LISTRIK JELANG IDUL ADHA 2025, PLN UPT SEMARANG BERHASIL ENERGIZE TRAFO MOBILE 30 MVA DI GARDU INDUK KALIWUNGU](https://redaksinarasi.com/tingkatkan-keandalan-pasokan-listrik-jelang-idul-adha-2025-pln-upt-semarang-berhasil-energize-trafo-mobile-30-mva-di-gardu-induk-kaliwungu/): Semarang –  Komitmen PLN dalam mengupayakan layanan listrik terbaik dari hulu ke hilir bagi masyarakat konsisten dijalankan. Di sektor transmisi, upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai program salah satunya adalah dengan menjaga kualitas layanan PLN dalam menyediakan pasokan tenaga listrik tegangan tinggi dan pengoperasian gardu induk. Jelang Idul Adha 2025 ini, melalui UPT Semarang, PLN berhasil memberikan tegangan pertama (energize) pada Trafo Mobile di Gardu Induk Kaliwungu yang berlokasi di Kabupaten Kendal dengan kapasitas 30 MVA. General Manager PLN UIT JBT, Abdul Salam Nganro mengatakan, penambahan kapasitas infrastruktur ini menjadi wujud komitmen PLN dalam meningkatkan layanan di setiap proses bisnisnya. “Saat […] - [Aktivis 98 Gelar Sarasehan Lintas Generasi, Undang Puan dan Dasco Bahas Transformasi Demokrasi Ekonomi](https://redaksinarasi.com/sarasehan-aktivis-98-puan-dasco/): Jakarta – Dalam rangka memperingati 27 tahun Reformasi 1998, para Aktivis 98 akan menggelar Sarasehan Lintas Generasi bertajuk “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi”. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 21 Mei 2025, di Ballroom 2 Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan. Dua tokoh nasional yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut diundang untuk hadir dalam forum strategis tersebut. Menurut Juru Bicara Fasilitator Sarasehan, Eli Salomo, reformasi yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade telah membawa perubahan signifikan dalam sistem politik nasional. Ia menyebutkan bahwa pemilihan langsung Presiden, Gubernur, Bupati/Wali […] - [Sidang Hasto Kristiyanto: Penyelidik KPK Arif Budi Raharjo Dihadirkan sebagai Saksi Kunci](https://redaksinarasi.com/sidang-hasto-arif-budi-saksi/): Jakarta – Perkembangan terbaru dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menarik perhatian publik. Pada sidang lanjutan yang digelar hari ini, Jumat (16/5), Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua saksi kunci, yakni penyelidik KPK Arif Budi Raharjo dan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari. Informasi ini dikonfirmasi oleh Jaksa Budhi Sarumpaet melalui pesan tertulis yang disampaikan kepada wartawan. Kehadiran Arif Budi Raharjo dinilai krusial karena ia diyakini memiliki informasi teknis dan faktual terkait proses penyidikan kasus yang turut menyeret Harun Masiku, mantan calon legislatif PDIP yang […] - [Syahrul Yasin Limpo Mulai Jalani Hukuman di Lapas Sukamiskin, KPK Fokus Telusuri Aset TPPU](https://redaksinarasi.com/syahrul-yasin-limpo-dipenjara/): Jakarta – Mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo (SYL), resmi dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eksekusi dilakukan pada 25 Maret 2025 menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan SYL terbukti bersalah melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. SYL divonis dengan hukuman pidana 12 tahun penjara. Selain itu, ia dijatuhi denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp44,26 miliar dan US$30.000 subsider lima tahun penjara. Informasi ini disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK mengonfirmasi […] - [Peran TNI dalam Pengamanan Kejaksaan: Antara Kebutuhan dan Kontroversi](https://redaksinarasi.com/peran-tni-dalam-pengamanan-kejaksaan-antara-kebutuhan-dan-kontroversi/): Langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang memerintahkan pengerahan prajurit TNI ke kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Indonesia menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Meski sebagian pihak mendukung langkah ini sebagai bentuk kolaborasi keamanan, namun tak sedikit pula yang menilai kebijakan ini justru bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan dan hukum. Asal-Usul Kebijakan Pengamanan Kebijakan ini disebut merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kejaksaan Agung dalam rangka mendukung pengamanan kantor kejaksaan di tengah meningkatnya ancaman terhadap penegak hukum. Dalam beberapa kasus, jaksa diketahui mendapat ancaman atau intimidasi saat menangani kasus besar seperti korupsi […] - [Hakim Heru Hanindyo Ajukan Banding Atas Vonis 10 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap Pembebasan Ronald Tannur](https://redaksinarasi.com/heru-hanindyo-ajukan-banding/): Surabaya – Heru Hanindyo, hakim anggota Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang sebelumnya menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur, secara resmi mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Tipikor PN Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta kepadanya. Kuasa hukum Heru, Farih Romdoni, mengonfirmasi langkah banding tersebut telah diajukan per 14 Mei 2025. Ia menyatakan bahwa putusan majelis hakim belum mempertimbangkan secara utuh pembelaan atau pleidoi yang disampaikan pihaknya. “Faktanya, penyerahan uang dari Lisa, pengacara Ronald Tannur, kepada Pak Heru tidak terbukti. Bahkan, pada hari yang dituduhkan terjadi pembagian uang di antara para hakim, Pak […] - [Pemilik Pabrik Ekstasi Rumahan di Medan Dihukum Mati, Istri Divonis 20 Tahun Penjara](https://redaksinarasi.com/pemilik-pabrik-ekstasi-dihukum-mati/): Medan – Pengadilan Tinggi Medan resmi memperkuat vonis mati terhadap Hendrik Kosumo (41), pemilik pabrik ekstasi rumahan di kawasan Jalan Kapten Jumhana, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Putusan ini menegaskan kembali vonis sebelumnya yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan pada 6 Maret 2025. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Longser Sormin, menyatakan bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Ia menjelaskan bahwa Hendrik terbukti secara sah memproduksi dan mengedarkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram. Aktivitas itu dilakukan secara terorganisir dan berdampak buruk terhadap masyarakat. Selain hukuman mati […] - [Polisi Tetapkan 13 Penyusup Demo Hari Buruh sebagai Tersangka, Ancam Keselamatan Publik](https://redaksinarasi.com/penyusup-demo-hari-buruh-tersangka/): Jakarta – Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan 13 orang sebagai tersangka terkait aksi penyusupan dalam demonstrasi peringatan Hari Buruh atau May Day di depan gedung DPR/MPR RI. Penetapan ini dilakukan setelah sebelumnya 14 orang berhasil diamankan dalam aksi tersebut. Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, menjelaskan bahwa ke-13 orang itu telah dipanggil secara resmi untuk menjalani proses hukum. Namun hingga saat ini, tidak satu pun dari mereka memenuhi panggilan penyidik. “Sudah dilayangkan surat panggilan kepada yang bersangkutan, namun ke-13 pelaku tersebut masih mangkir dari panggilan pertama,” ujar Reonald, Senin (12/5). Identitas dan Tindakan Tersangka Inisial […] - [14 Gugatan UU TNI Jadi Sejarah Baru di MK: Tiga Panel Sidang Digelar Serentak](https://redaksinarasi.com/gugatan-uu-tni-di-mahkamah-konstitusi/): Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat sejarah baru dalam proses persidangan konstitusional. Sebanyak 14 gugatan terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) diajukan ke MK secara bersamaan. Peristiwa ini menjadi momen pertama dalam sejarah lembaga tersebut menggelar sidang secara serentak dengan tiga panel berbeda untuk isu yang sama. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menyampaikan bahwa kondisi ini menunjukkan dinamika luar biasa dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Ia menekankan bahwa sebagian besar dari gugatan yang diajukan merupakan uji formil, yang artinya menggugat proses pembentukan undang-undang, bukan hanya isinya. “Jadi semua […] - [Pudjianto Gondosasmito: Menjunjung Tinggi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Setiap Langkah Aksi Nirlaba](https://redaksinarasi.com/pudjianto-gondosasmito-menjunjung-tinggi-transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-setiap-langkah-aksi-nirlaba/): Dalam etos aksi nirlaba yang berlandaskan pada kepercayaan publik, Pudjianto Gondosasmito menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai nilai-nilai fundamental. Ia meyakini bahwa organisasi nirlaba memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tinggi terhadap para donatur, penerima manfaat, dan masyarakat luas. Keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya dan pertanggungjawaban atas dampak yang dihasilkan adalah prasyarat mutlak. Semangat kejujuran dan tanggung jawab menjadiLandasan utama setiap inisiatif yang ia dorong. Pudjianto Gondosasmito bekerja dengan keyakinan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi kepercayaan yang memungkinkan organisasi nirlaba untuk menjalankan misinya secara efektif dan berkelanjutan. Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Aksi Nirlaba Organisasi nirlaba beroperasi dengan dana […] - [PDIP Pastikan Gelar Kongres Tahun Ini, Puan Maharani: Tunggu Waktunya](https://redaksinarasi.com/kongres-pdip-2025-digelar/): Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, memastikan bahwa Kongres PDIP tetap akan diselenggarakan pada tahun 2025, meskipun jadwal semula yang direncanakan pada April mengalami perubahan. Hal ini disampaikan langsung oleh Puan kepada awak media di kompleks parlemen, Rabu (7/5). “Kapan Kongres? Pada waktunya akan kami umumkan. Tahun ini, Insyaallah. Kapan waktunya? Akan kami umumkan segera,” ujar Puan kepada wartawan. Kepastian ini menjawab spekulasi publik terkait penundaan kongres, terutama setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memperpanjang masa kepengurusan partai hingga tahun 2025. Perpanjangan tersebut diputuskan dengan pertimbangan strategis, terutama karena pada 2024 lalu Indonesia menghadapi dua momentum politik besar: […] - [Bill Gates Kucurkan Dana Hibah Rp2,6 Triliun ke Indonesia, Fokus ke Kesehatan dan Teknologi](https://redaksinarasi.com/bill-gates-hibah-indonesia/): Jakarta – Pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia, Bill Gates, memberikan hibah sebesar USD 159 juta atau sekitar Rp2,6 triliun kepada Indonesia. Informasi ini disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat menerima kunjungan Gates di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/5) pagi. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dana tersebut akan difokuskan pada sektor-sektor strategis untuk pembangunan nasional. “Beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai USD 159 juta. Ini mencerminkan kepercayaan dan dukungan beliau terhadap arah pembangunan Indonesia,” ujar Prabowo. Secara rinci, dana hibah ini dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar USD 119 juta (sekitar Rp1,9 triliun), bidang pertanian sebesar […] - [Hasan Nasbi Lanjut Pimpin PCO Usai Ajukan Pengunduran Diri](https://redaksinarasi.com/hasan-nasbi-lanjut-pimpin-pco/): Jakarta – Hasan Nasbi mengonfirmasi bahwa dirinya diperintahkan untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), meskipun sebelumnya telah mengajukan surat pengunduran diri. Kepastian ini disampaikan Hasan melalui pesan singkat pada Selasa (6/5), seraya menegaskan bahwa ia mulai kembali berkantor hari ini. “Saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO,” ujar Hasan singkat kepada wartawan. Sebelumnya, Hasan menyatakan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya pada 21 April 2025. Pernyataan itu disampaikannya melalui sebuah video pada 29 April, yang kemudian menjadi perhatian publik dan media nasional. Dalam video tersebut, Hasan menyebut surat pengunduran diri telah diberikan langsung kepada […] - [MotoGP Prancis 2025 Siap Digelar, Berikut Jadwal Lengkap Balapan di Le Mans](https://redaksinarasi.com/motogp-prancis-2025-siap-digelar-berikut-jadwal-lengkap-balapan-di-le-mans/): Ajang balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP, akan melanjutkan musim 2025 dengan seri keenam yang dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis. Kompetisi selama tiga hari ini akan bergulir mulai tanggal 9 hingga 11 Mei 2025, menjanjikan aksi mendebarkan dari kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Rangkaian kegiatan akan dibuka pada hari Jumat, 9 Mei 2025, dengan sesi latihan bebas (Free Practice/FP) untuk seluruh kelas. Intensitas akan meningkat pada hari Sabtu, 10 Mei 2025, dengan digelarnya FP kedua yang dilanjutkan dengan sesi kualifikasi dua tahap yang krusial bagi para pembalap untuk mengamankan posisi start terbaik. Para penggemar MotoGP di […] - [Misteri Penembakan di Samarinda: Pengusaha Tewas Usai Keluar dari Tempat Hiburan](https://redaksinarasi.com/misteri-penembakan-di-samarinda-pengusaha-tewas-usai-keluar-dari-tempat-hiburan/): Kota Samarinda digemparkan oleh insiden penembakan misterius yang menewaskan seorang pengusaha lokal. Peristiwa berdarah ini terjadi di depan Tempat Hiburan Malam (THM) di Jalan Imam Bonjol, Samarinda Minggu dini hari (4/5/2025). Korban, D (34), baru keluar dari lokasi hiburan bersama keluarganya ketika seorang pria tak dikenal mendekatinya dan menembak dari jarak dekat. Pelaku mengenakan atribut ojek online dan langsung kabur setelah melakukan aksinya. “Saya sempat lihat pelaku berkali-kali melintas, seperti sedang mengintai. Begitu korban sendirian, langsung didekati dan ditembak,” ujar Agus, saksi mata di lokasi. Korban Meninggal Akibat Luka Tembak Serius Suara tembakan membuat panik para pengunjung. Korban yang terkena […] - [Komisi VIII DPR: Kebiri Kimia Layak Diterapkan untuk Predator Seksual Anak](https://redaksinarasi.com/hukuman-kebiri-kimia-dpr/): Jakarta, Kasus pelecehan seksual terhadap 31 anak di Jepara, Jawa Tengah, memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi NasDem, Dini Rahmania, yang dengan tegas mendorong penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku, sebagai upaya tegas dalam menegakkan keadilan dan memberikan efek jera. Dini menyampaikan bahwa hukuman tambahan berupa kebiri kimia bukan sekadar simbol ketegasan hukum, tetapi juga bentuk nyata keberpihakan kepada korban. “DPR akan mendorong penegakan hukum maksimal terhadap pelaku, termasuk penggunaan instrumen hukuman tambahan seperti kebiri kimia jika memenuhi syarat secara hukum maupun medis,” ujar Dini. Landasan Hukum yang Jelas Perempuan […] - [PDIP Desak Revisi PP 35/2021, Sejalan dengan Komitmen Prabowo Hapus Outsourcing](https://redaksinarasi.com/revisi-pp-35-2021-pdip-prabowo/): Jakarta, Rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing mendapatkan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Edy Wuryanto, mendorong revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 yang selama ini menjadi payung hukum sistem kerja outsourcing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta aturan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Edy menyatakan bahwa sistem outsourcing telah menimbulkan ketidakpastian dan merugikan banyak pekerja. “Banyak pekerja outsourcing mengalami pemotongan upah secara sepihak dan tidak mendapatkan perlindungan kerja yang layak. Revisi PP 35/2021 menjadi sangat mendesak,” ujar Edy. PP 35/2021 […] - [Hari Buruh 2025, Presiden Prabowo Dukung Marsinah Jadi Pahlawan Nasional](https://redaksinarasi.com/marsinah-pahlawan-nasional-2025/): Jakarta, Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan dukungannya terhadap usulan menjadikan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dukungan ini muncul sebagai respons atas aspirasi kalangan buruh yang menyuarakan pentingnya pengakuan terhadap tokoh perjuangan buruh. Presiden Prabowo menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada figur dari kalangan buruh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional. Dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya terbuka terhadap usulan tersebut jika memang menjadi kesepakatan para pemimpin serikat buruh. “Saya tanya, ‘Kalian ada saran […] - [Ahli Waris Bisa Dikejar Ganti Rugi Kasus Korupsi Timah Rp4,57 Triliun, Ini Penjelasan Kejagung](https://redaksinarasi.com/ganti-rugi-korupsi-timah/): Jakarta, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp4,57 triliun dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang melibatkan mantan Dirut PT Refined Bangka Tin (RBT), Suparta, dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, kepada awak media di Jakarta, Rabu (30/4). Ia menjelaskan bahwa meskipun status hukum Suparta sebagai terdakwa telah gugur akibat meninggal dunia, tanggung jawab pengembalian kerugian negara tetap berlaku. “Status pidana memang gugur karena terdakwa telah meninggal. Namun, pengadilan telah menjatuhkan vonis terkait uang pengganti, dan sesuai ketentuan, itu tetap harus dibayar,” ujar […] - [Sufmi Dasco Ahmad Jalin Silaturahmi dengan Serikat Pekerja RI, Bahas Isu Buruh Nasional](https://redaksinarasi.com/sufmi-dasco-ahmad-jalin-silaturahmi-dengan-serikat-pekerja-ri-bahas-isu-buruh-nasional/): Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengadakan pertemuan dengan Federasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh RI. Acara ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/4/2025). Di antara para peserta hadir Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Elly Rosita Silaban, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. Pertemuan ini merupakan bagian dari perayaan Hari Buruh Internasional atau ‘May Day’ yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 1 […] - [Jonathan Frizzy Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Penyalahgunaan Narkoba dalam Rokok Elektrik](https://redaksinarasi.com/jonathan-frizzy-kasus-narkoba/): Jakarta, Kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di kalangan publik figur kembali mencuat. Kali ini, perhatian publik tertuju pada artis Jonathan Frizzy atau yang akrab disapa Ijonk. Kepolisian resmi mengungkapkan bahwa Jonathan adalah artis berinisial JF yang sebelumnya diperiksa dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dalam produk rokok elektrik atau vape. Kepastian ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, kepada media pada Selasa (29/4). Ia menegaskan bahwa Jonathan Frizzy telah dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut. “Benar (artis JF adalah Jonathan Frizzy alias Ijonk),” ujar Ade Ary. Namun, pihak kepolisian belum memaparkan secara rinci […] - [KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Kalimantan Barat Terkait Dugaan Korupsi di Dinas PU Mempawah](https://redaksinarasi.com/penggeledahan-kpk-kalimantan-barat/): Kalimantan Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di Provinsi Kalimantan Barat akhir pekan lalu. Langkah ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa operasi ini berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi di lingkungan Dinas PU Mempawah. “Penyidikan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan barang di Dinas PU Mempawah,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi, Senin (28/4). Menurut keterangan resmi Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi penting yang diyakini memiliki keterkaitan langsung dengan kasus ini. Tessa menegaskan bahwa […] - [Febri Diansyah Tegaskan Uang Suap PAW DPR Berasal dari Harun Masiku, Bukan dari Hasto Kristiyanto](https://redaksinarasi.com/suap-harun-masiku/): Jakarta, Kasus suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI periode 2019–2024 kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataan tegas dari Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah. Ia menyatakan bahwa uang suap sebesar Rp600 juta dalam kasus tersebut berasal dari Harun Masiku, bukan dari kliennya. Febri merujuk pada keterangan dua saksi kunci yang dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Kedua saksi tersebut adalah mantan Komisioner Bawaslu, Tio Fridelina, dan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. “Jadi tadi ada satu poin penting dalam dakwaan penuntut umum yang tidak terbukti,” ujar Febri kepada awak media usai persidangan pada Kamis (24/4). […] - [Komisi IX DPR Desak Evaluasi Menyeluruh dan Sanksi Tegas untuk Vendor MBG Usai Kasus Keracunan Massal](https://redaksinarasi.com/keracunan-massal-program-mbg/): Jakarta, Kasus keracunan massal akibat konsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Puluhan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menjadi korban terbaru dari program yang seharusnya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh dan penerapan sanksi tegas bagi pihak penyedia yang melanggar prosedur. “Ini bukan kasus pertama. Dengan kejadian berulang seperti ini, MBG justru menjadi ancaman kesehatan bagi anak-anak kita,” kata Nurhadi dalam pernyataan resminya, Rabu (23/4/2025). Ia menekankan bahwa seluruh mata rantai pelaksanaan MBG perlu ditinjau ulang, mulai dari pengadaan bahan baku, proses distribusi, hingga […] - [Polisi Periksa 10 Pengelola Dapur MBG Limbangansari Akibat Kasus Keracunan Massal di Cianjur](https://redaksinarasi.com/dapur-mbg-limbangansari-diselidiki/): Cianjur, Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, terus mendalami kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di dua sekolah di Kabupaten Cianjur. Pada Rabu (23/4), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cianjur memeriksa sepuluh orang pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Limbangansari, yang menjadi sumber makanan bergizi gratis (MBG) untuk siswa sekolah. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyelidikan setelah sejumlah siswa dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 1 Cianjur mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Sepuluh orang yang diperiksa terdiri dari kepala SPPG, ahli gizi, juru masak, petugas pengemasan, serta kurir […] - [Dua Wamen Ditunjuk Jadi Jubir Baru Prabowo, PCO Tetap Berfungsi Normal](https://redaksinarasi.com/juru-bicara-baru-prabowo/): Jakarta, Presiden Prabowo Subianto kembali menambah kekuatan komunikasi publik dengan menunjuk dua Wakil Menteri sebagai juru bicara baru Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan, meski ada tambahan juru bicara, struktur Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tetap berjalan seperti biasa. Penunjukan juru bicara baru ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat penyampaian informasi kepada publik. Dalam pernyataan kepada awak media pada Selasa (22/4), Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada perombakan atau reshuffle kabinet. Penambahan jubir semata untuk meningkatkan efektivitas komunikasi istana. “Saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa,” ujar Prasetyo. Ia menambahkan […] - [Anggota DPRD Asahan dari Fraksi Golkar Terjaring Penggerebekan Judi Sabung Ayam](https://redaksinarasi.com/dprd-asahan-golkar-judi-sabung-ayam/): Asahan, Dunia politik Sumatera Utara kembali diguncang dengan penangkapan salah satu anggota DPRD Kabupaten Asahan dari Fraksi Partai Golkar berinisial P. Penangkapan ini terjadi saat aparat kepolisian melakukan penggerebekan praktik judi sabung ayam di Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, pada akhir pekan lalu. Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Ghulam Yanuar Lutfi, membenarkan bahwa penggerebekan tersebut berlangsung di kediaman pribadi politisi tersebut. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan delapan orang termasuk P yang diduga terlibat langsung dalam aktivitas perjudian tersebut. “Benar, delapan orang diamankan bersama anggota DPRD Asahan inisial P dari rumah P di Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman,” ujar AKP Ghulam […] - [Komisi III DPR Tunda Pembahasan RUU KUHAP, Fokus pada Penyerapan Aspirasi Publik](https://redaksinarasi.com/penundaan-ruu-kuhap-dpr/): Jakarta, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyatakan penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) hingga masa sidang berikutnya pada Mei 2025. Keputusan tersebut diambil karena masa sidang kali ini hanya berlangsung selama 25 hari kerja, yang dinilai terlalu singkat untuk membahas regulasi strategis seperti KUHAP. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa pembahasan undang-undang sebesar dan sekompleks KUHAP seharusnya dilakukan dalam dua kali masa sidang, sebagaimana ketentuan Tata Tertib DPR. “Karena masa sidang ini praktis hanya satu bulan dan hanya 25 hari kerja, maka kami bersepakat pembahasan RUU KUHAP ditunda dulu. Kita hold […] - [Prabowo Lantik Gubernur Babel dan Papua Pegunungan di Istana Negara Hari Ini](https://redaksinarasi.com/prabowo-lantik-gubernur-babel-papua/): Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi akan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Papua Pegunungan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (17/4) pukul 14.00 WIB. Pelantikan ini menandai awal masa jabatan kepemimpinan daerah periode 2025–2030, khususnya bagi dua provinsi yang sebelumnya mengalami sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dalam keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, disebutkan bahwa prosesi pelantikan akan dihadiri oleh para pejabat tinggi negara, kepala daerah, dan pimpinan partai politik nasional. “Presiden RI Prabowo Subianto akan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan serta Gubernur […] - [Mabes AD Klarifikasi Isu Intervensi Diskusi Mahasiswa UIN Walisongo](https://redaksinarasi.com/tni-bantah-intervensi-uin-walisongo/): Jakarta, Mabes TNI Angkatan Darat (AD) membantah tegas tudingan adanya intervensi dalam kegiatan diskusi yang diadakan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, Jawa Tengah. Penjelasan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menyusul pemberitaan dan video yang beredar luas di media sosial. Wahyu menjelaskan bahwa kehadiran Babinsa dari Koramil Ngaliyan, Sertu Rokiman, murni merupakan bagian dari tugas kewilayahan. “Babinsa hadir di sekitar kampus hanya untuk melakukan monitoring wilayah karena sebelumnya tersebar undangan diskusi yang bersifat terbuka untuk umum,” kata Wahyu melalui keterangan tertulis. Ia menegaskan, tugas tersebut sejalan dengan kewenangan Babinsa dalam […] - [KPK Geledah Tiga Rumah di Jatim, Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas](https://redaksinarasi.com/korupsi-dana-hibah-pokmas/): Surabaya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur. Rabu (16/4), tim penyidik menggeledah tiga rumah pribadi di wilayah provinsi tersebut. Penggeledahan ini menjadi bagian dari rangkaian penyelidikan terhadap aliran dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2021–2022. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan berdasarkan petunjuk kuat dari hasil pengembangan sebelumnya. “Untuk hari ini ada penggeledahan di tiga lokasi, semuanya rumah pribadi. Dari lokasi tersebut penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting yang diduga terkait dengan perkara,” […] - [Pramono Anung Evaluasi Seluruh BUMD Jakarta, Tegaskan Pentingnya Profesionalisme](https://redaksinarasi.com/evaluasi-bumd-jakarta/): Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas dengan melakukan pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah ibu kota. Langkah ini diambil tak lama setelah insiden gangguan layanan yang menimpa Bank DKI beberapa waktu lalu. Langkah Pramono bukan hanya fokus pada satu entitas. Ia memastikan bahwa seluruh BUMD akan diperiksa kinerja dan sistem pengelolaannya. Tujuannya adalah untuk menjamin tata kelola perusahaan yang sehat dan profesional. “Semua kita pelajari BUMD-nya. Kita lihat pembukuannya, datanya, serta bagaimana manajemennya. Semua sedang dalam tahap pemantauan dan evaluasi,” ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Bidang Komunikasi Publik, […] - [Update Kasus Suap Vonis CPO: Kejagung Ajukan Kasasi, MA Copot Sementara Hakim Tersangka](https://redaksinarasi.com/kasus-suap-vonis-cpo/): Jakarta, Perkembangan terbaru dari kasus suap vonis lepas dalam perkara ekspor minyak kelapa sawit (CPO) terus menjadi sorotan publik. Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi telah mengajukan kasasi terhadap vonis bebas yang dijatuhkan terhadap para terdakwa. Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sementara empat hakim dan seorang panitera yang terlibat dalam skandal ini. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, membeberkan bahwa suap sebesar Rp60 miliar diberikan oleh dua pengacara korporasi, Marcella Santoso dan Ariyanto. Keduanya mewakili tiga perusahaan besar: PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Group, dan PT Musim Mas Group. Dana tersebut […] - [KPK Periksa Febri Diansyah Terkait Kasus Harun Masiku, Klaim Punya Bukti dan Petunjuk Kuat](https://redaksinarasi.com/febri-diansyah-diperiksa-kpk/): Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melanjutkan penyidikan terhadap kasus dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku, mantan calon legislatif dari PDI Perjuangan. Salah satu langkah signifikan yang diambil penyidik adalah memanggil advokat Febri Diansyah sebagai saksi dalam kasus tersebut. Langkah ini menarik perhatian publik karena Febri sebelumnya dikenal sebagai juru bicara KPK. Kehadiran Febri dalam pemeriksaan menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterlibatannya dalam tim kuasa hukum mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang saat ini telah divonis dalam kasus pemerasan dan gratifikasi, serta berstatus tersangka dalam kasus dugaan pencucian uang. Juru Bicara KPK, Tessa […] - [Safari Diplomatik Prabowo ke Timur Tengah Dinilai Perkuat Posisi Indonesia di Kancah Global](https://redaksinarasi.com/safari-diplomatik-prabowo/): Jakarta, Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lima negara Timur Tengah yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania menjadi sorotan publik dan pakar geopolitik. Langkah strategis ini dinilai tidak hanya mempererat hubungan bilateral, namun juga memperkuat posisi Indonesia dalam konstelasi politik Global South. Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, menyebut bahwa safari diplomatik ini merupakan bentuk komitmen kuat Indonesia dalam membangun solidaritas global. Dalam diskusi bertema “Mencermati Arah Politik dan Diplomasi Prabowo di Timur Tengah dan Turki”, Syahganda meyakini bahwa Prabowo memiliki potensi besar untuk tampil sebagai salah satu tokoh pemimpin global. Namun, ia menyoroti pentingnya komunikasi politik […] - [Mashuri Effendie Gantikan Arif Nuryanta sebagai Ketua PN Jaksel Usai Kasus Suap](https://redaksinarasi.com/mashuri-effendie-ketua-pn-jaksel/): Jakarta, Mahkamah Agung (MA) resmi menunjuk Mashuri Effendie sebagai pelaksana tugas Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggantikan Arif Nuryanta. Penunjukan ini dilakukan setelah Kejaksaan Agung menetapkan Arif Nuryanta sebagai tersangka kasus suap terkait vonis lepas perkara korupsi ekspor minyak sawit. Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto, menjelaskan bahwa sesuai struktur kepemimpinan pengadilan, posisi ketua akan diisi sementara oleh wakilnya apabila terjadi kekosongan karena alasan hukum. Dalam hal ini, Mashuri Effendie yang menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jaksel akan mengambil alih tugas sebagai pelaksana tugas Ketua. “Ketika ketua berhalangan karena proses hukum, maka tugasnya diambil alih oleh wakil ketua. Hal […] - [KPK Geledah Rumah La Nyalla Mattalitti dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim](https://redaksinarasi.com/kpk-geledah-rumah-la-nyalla/): Surabaya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (14/4/2025), terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran adalah rumah milik mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti. Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik KPK sejak pagi hari. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan adanya kegiatan tersebut namun belum memberikan keterangan rinci mengenai lokasi spesifik yang digeledah. “Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim,” ujarnya melalui […] - [Tom Lembong Komentari Dugaan Suap Hakim dalam Perkara Korupsi CPO](https://redaksinarasi.com/tom-lembong-suap-hakim-cpo/): Jakarta, Mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong, turut memberikan tanggapan atas mencuatnya dugaan suap dalam penanganan perkara korupsi yang menyeret namanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Komentar tersebut disampaikan Tom sesaat sebelum menjalani persidangan pada Senin (14/4/2025). Dalam pernyataannya, Tom mengaku menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Tuhan dan majelis hakim yang memeriksa perkaranya. “Ya itu patut disesalkan. Dari awal saya sempat bilang, kita serahkan ke Yang Maha Kuasa. Tetap percaya sama Yang Maha Adil, Maha Mengetahui. Senantiasa bersikap positif, kondusif,” ujarnya di hadapan awak media. Dalam suasana Paskah 2025, […] - [Rekonstruksi Pembunuhan Putri Indah Sari: Tangis dan Amarah Sang Ayah Pecah di Lokasi](https://redaksinarasi.com/rekonstruksi-pembunuhan-putri-indah/): Gowa, Suasana haru bercampur amarah mewarnai proses rekonstruksi kasus pembunuhan sadis terhadap Putri Indah Sari (18), seorang wanita muda yang tengah mengandung. Putri tewas dengan 79 luka tusukan oleh kekasihnya, Jibril (23), yang kini menjadi tersangka utama. Rekonstruksi ini digelar di lokasi kejadian, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (10/4). Kehadiran keluarga korban, terutama sang ayah, Astar Daeng Limpo, memicu kericuhan saat menyaksikan adegan demi adegan yang diperagakan. Astar tak kuasa menahan emosi ketika melihat langsung bagaimana anaknya meregang nyawa di tangan orang yang dicintainya. Sebanyak 31 adegan diperagakan oleh Jibril, yang menunjukkan secara rinci proses pembunuhan berencana itu. Menurut keterangan […] - [Keluarga Korban Pemerkosaan Dokter Priguna: RSHS Belum Menyampaikan Permintaan Maaf](https://redaksinarasi.com/keluarga-korban-priguna-rshs-belum-minta-maaf/): Bandung, Keluarga korban pemerkosaan oleh dokter residen anestesi Universitas Padjadjaran (Unpad), Priguna Anugerah P, menyuarakan kekecewaan terhadap manajemen Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Mereka menyatakan bahwa pihak rumah sakit belum menunjukkan empati maupun menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang mengguncang institusi kesehatan tersebut. Agus, kakak ipar korban, menuturkan bahwa tidak ada satu pun pernyataan belasungkawa atau permintaan maaf yang datang dari pihak rumah sakit. Padahal, keluarga korban menilai hal tersebut penting sebagai bentuk tanggung jawab moral dari institusi yang menjadi tempat terjadinya tindak kejahatan seksual tersebut. “Sampai saat ini dari pihak rumah sakit belum ada pernyataan belasungkawa untuk ayah […] - [Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih Gugat KPK ke PN Jakarta Selatan](https://redaksinarasi.com/antonius-kosasih-gugat-kpk/): Jakarta, Mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius N.S. Kosasih, resmi menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui permohonan praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Langkah hukum ini diambil Kosasih guna menguji keabsahan status tersangka yang disematkan oleh lembaga antirasuah tersebut. Permohonan praperadilan itu terdaftar dalam laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 50/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Permohonan diajukan pada Kamis, 27 Maret 2025, dan dijadwalkan mulai disidangkan pada Selasa, 15 April 2025. Dalam klasifikasi perkara, tercantum bahwa Kosasih menggugat sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap dirinya. Meski demikian, hingga saat ini petitum permohonan serta […] - [KPK Konfirmasi Pertemuan Djoko Tjandra dan Harun Masiku di Kuala Lumpur, Dugaan Kuat Ada Kaitannya dengan Perkara](https://redaksinarasi.com/pertemuan-djoko-tjandra-harun-masiku/): Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengonfirmasi adanya pertemuan antara dua nama besar dalam kasus korupsi: Djoko Soegiarto Tjandra dan Harun Masiku. Pertemuan ini terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, dan diduga berkaitan langsung dengan penanganan suatu perkara yang tengah diselidiki oleh lembaga antirasuah tersebut. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengungkapkan bahwa pertemuan ini menjadi salah satu alasan dipanggilnya Djoko Tjandra sebagai saksi oleh penyidik. “Dikonfirmasi tentang pertemuan yang bersangkutan dengan HM [Harun Masiku] di Kuala Lumpur,” kata Tessa dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (9/4) petang. Meskipun belum menyampaikan detail secara menyeluruh, KPK menduga pembahasan dalam […] - [Polisi Gerebek Pabrik Uang Palsu di Bogor, 2 Orang Ditangkap: Bukti Sinergi Aparat Ungkap Kejahatan Terorganisir](https://redaksinarasi.com/pabrik-uang-palsu-bogor-digerebek-polisi/): Bogor, Aparat Kepolisian bersama TNI berhasil menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat produksi uang palsu di kawasan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pada Rabu (9/4). Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus peredaran uang palsu yang sebelumnya terungkap di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Bogor Kota, Kompol Aji Riznaldi, membenarkan penggerebekan tersebut. Ia menjelaskan bahwa operasi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap penyidikan yang tengah dilakukan oleh Polsek Tanah Abang, Polda Metro Jaya. “Betul, tempat produksi uang palsu itu ditemukan di Bogor. Kami mendukung pengembangan temuan dari Tanah Abang, dan lokasi pencetakannya ada […] - [Komisi I DPR Dukung Langkah Prabowo Evakuasi Warga Gaza: Bukti Kepedulian Kemanusiaan Indonesia](https://redaksinarasi.com/prabowo-evakuasi-gaza-didukung-dpr/): Jakarta, Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia mendapatkan dukungan kuat dari Komisi I DPR RI. Salah satu anggotanya, Sukamta, menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian Indonesia terhadap krisis kemanusiaan di Palestina, khususnya di Jalur Gaza yang saat ini menghadapi serangan brutal dari militer Israel. Dalam pernyataan tertulis pada Rabu (9/4), Sukamta menegaskan bahwa kondisi di Gaza sangat memprihatinkan. Ia menyebut pengeboman terus dilakukan, bahkan menyasar tenda-tenda pengungsian, tenaga kemanusiaan, hingga wartawan. Ribuan korban luka dan anak-anak yang kehilangan orang tua menjadi potret tragis dari kekejaman yang terjadi. “Korban kembali berjatuhan, sementara sebagian besar rumah […] - [Koalisi Sipil Desak DPR Bahas RUU KUHAP Secara Terbuka dan Bertahap](https://redaksinarasi.com/pembahasan-ruu-kuhap-transparan/): Jakarta, Koalisi Masyarakat Sipil menghadiri undangan rapat informal dari Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (8/4). Agenda pertemuan tersebut adalah untuk membahas berbagai catatan kritis terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini tengah dalam proses pembahasan legislatif. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu, pihaknya menyoroti urgensi transparansi dalam proses legislasi. Ia menilai bahwa selama ini, beberapa pembahasan krusial dalam revisi RUU KUHAP terkesan dilakukan secara tertutup, bahkan cenderung diam-diam. Dorongan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik Koalisi mendesak Komisi III agar membuka setiap tahapan […] - [Polri Bantah Tuduhan Doxing terhadap WN Denmark Penolak Revisi UU TNI](https://redaksinarasi.com/polri-bantah-doxing-wn-denmark/): Jakarta, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membantah keras tuduhan doxing terhadap Warga Negara (WN) Denmark bernama Sverre, yang dikenal vokal dalam menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Inspektur Jenderal Krishna Murti selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri menegaskan bahwa institusinya tidak pernah menyebarluaskan identitas pribadi siapa pun secara ilegal. “Tidak ada peristiwa doxing seperti yang dituduhkan. Berita tersebut sepenuhnya tidak benar,” ujar Krishna dalam pernyataan resminya kepada awak media pada Selasa (8/4). Ia juga memastikan tidak ada anggota Polri yang terlibat dalam tindakan intimidasi terhadap Sverre, baik secara langsung maupun tidak langsung. Krishna menyatakan bahwa pihaknya telah […] - [Hakim Pembebas Ronald Tannur Bantah Alibi Kolega Soal Uang Suap](https://redaksinarasi.com/hakim-suap-ronald-tannur/): Jakarta, Mantan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik, secara tegas membantah kesaksian rekannya, Heru Hanindyo, dalam persidangan kasus dugaan suap terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa (8/4), Erintuah menyatakan bahwa pembagian uang suap terjadi pada 10 Juni 2024, bukan pada rentang waktu yang diklaim Heru dalam alibinya. Erintuah membeberkan bahwa proses pembagian uang sejumlah 140 ribu dolar Singapura berlangsung di ruang kerja hakim Mangapul Sirait. Ia menyebut Heru saat itu masih berada di Surabaya dan tengah menjalankan tugas sebagai hakim di PN Surabaya. Pernyataan ini sekaligus […] - [Wawancara Eksklusif di Hambalang: Prabowo Buka-bukaan Soal RUU TNI, MBG, hingga Dampak Tarif Trump](https://redaksinarasi.com/prabowo-wawancara-hambalang/): Hambalang, Presiden Prabowo Subianto menggelar wawancara eksklusif dengan tujuh jurnalis senior di kediamannya, Hambalang, Bogor, pada Minggu (6/4). Dalam sesi diskusi yang berlangsung dalam suasana hangat itu, Prabowo mengupas berbagai isu strategis nasional dan internasional. Mulai dari pengesahan RUU TNI, teror kepala babi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga dampak tarif impor tinggi dari Amerika Serikat. Respons atas Kontroversi Kepala Babi: “Itu Pernyataan Teledor” Prabowo secara terbuka menyesalkan pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, yang menanggapi teror kepala babi dengan guyonan. Ia menyebut pernyataan itu sebagai tindakan teledor yang tidak pantas diucapkan oleh pejabat publik. Menurutnya, Hasan belum sepenuhnya […] - [Sufmi Dasco Ahmad Berperan Kunci dalam Pengaktifan Kembali Pengecer Gas LPG 3 Kg](https://redaksinarasi.com/dasco-aktifkan-pengecer-gas-lpg/): Jakarta, Polemik seputar penghentian sementara penjualan LPG 3 kilogram oleh pengecer sempat menimbulkan keresahan di masyarakat. Di tengah kegelisahan publik tersebut, langkah cepat Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjadi kunci atas kembalinya hak pengecer untuk menjual gas melon tersebut. Pada awal Februari lalu, tepatnya Senin (3/2), Dasco langsung menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan keluhan masyarakat terkait perubahan pola distribusi LPG 3 kg yang dinilai menyulitkan akses publik terhadap energi bersubsidi itu. Dalam keterangannya, Dasco menjelaskan bahwa Presiden merespons dengan sigap dan segera memberikan instruksi kepada Menteri ESDM agar pengecer bisa kembali berjualan. “Setelah komunikasi dengan Presiden, beliau […] - [Kemendagri Panggil Bupati Indramayu Lucky Hakim Terkait Liburan ke Jepang Tanpa Izin](https://redaksinarasi.com/lucky-hakim-liburan-tanpa-izin/): Jakarta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memanggil Bupati Indramayu, Lucky Hakim, pada Selasa (8/4) siang ini pukul 13.00 WIB. Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta klarifikasi atas perjalanannya ke Jepang selama libur Lebaran tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menegaskan bahwa tindakan Lucky Hakim melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i, disebutkan secara jelas bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri. “[Lucky Hakim] akan dipanggil siang ini pukul […] - [Perusakan Rumah di Jeneponto Usai Pembatalan Lamaran dengan Uang Panai Rp100 Juta](https://redaksinarasi.com/perusakan-rumah-lamaran-batal/): Jeneponto, Insiden perusakan rumah warga kembali terjadi, kali ini dipicu persoalan adat dan harga diri. Rumah panggung milik Feri Daeng Situju (45), warga Dusun Embo, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, rusak akibat amarah sejumlah warga yang kecewa karena pembatalan acara lamaran. Kapolsek Tamalatea, Iptu Suardi, mengonfirmasi bahwa kejadian ini berkaitan dengan keputusan sepihak dari MK, anak tiri Feri, yang membatalkan acara lamaran terhadap calon mempelai wanita. Rencana lamaran itu semula dijadwalkan pada Sabtu malam (5/4) dengan uang panai atau seserahan senilai Rp100 juta. “MK batal datang membawa uang panai yang sudah disepakati, sehingga pihak keluarga perempuan merasa dipermalukan,” ujar Suardi saat […] - [Haedar Nashir: Kampus Harus Dikelola Profesional, Bukan Berdasarkan Relasi](https://redaksinarasi.com/tata-kelola-kampus-profesional/): Makassar, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, menegaskan pentingnya tata kelola kampus berbasis profesionalisme dan keahlian. Dalam kuliah tamu di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), Minggu (6/4), Haedar menyoroti urgensi transformasi manajemen perguruan tinggi di era kualitas dan daya saing global. “Kampus harus dikelola secara modern, efisien, efektif, dan berorientasi pada tujuan. Tidak boleh dikelola secara personal, berdasarkan relasi, keluarga, atau kelompok,” ujarnya tegas di hadapan sivitas akademika. Haedar menggarisbawahi bahwa saat ini, perguruan tinggi tidak lagi cukup hanya menjalankan rutinitas administratif. Standar akreditasi dan perangkingan, baik nasional maupun internasional, menjadi indikator nyata mutu institusi. Ia menyebut […] - [Prabowo Singgah ke Bengkulu Jemput Aspri Sebelum Lawatan ke Malaysia](https://redaksinarasi.com/prabowo-ke-bengkulu/): Bengkulu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan sisi personal sekaligus kedekatan dengan stafnya saat memutuskan singgah ke Bengkulu, Minggu (6/4). Kunjungan tersebut dilakukan dalam perjalanan menuju Malaysia, di mana Prabowo dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam suasana Idulfitri. Langkah Presiden Prabowo ini menjadi sorotan publik setelah Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, mengungkap bahwa sang presiden datang secara mendadak untuk menjemput asisten pribadinya, Agung Surahman, yang merupakan putra daerah Bengkulu. “Kunjungan ini sebenarnya bersifat pribadi dan diam-diam. Tapi karena yang datang adalah Presiden, tentu kami tetap menyambut dengan hormat,” ujar Helmi kepada awak media. Kedekatan yang Autentik Agung Surahman dikenal sebagai […] - [Perahu Tenggelam di NTT, Tiga Orang Termasuk Mantan Bupati TTU Meninggal](https://redaksinarasi.com/perahu-tenggelam-ntt-mantan-bupati-meninggal/): Kupang, Sebuah perahu yang membawa delapan orang tenggelam di perairan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (26/3) malam. Insiden ini menyebabkan tiga orang meninggal dunia, termasuk mantan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes. Sementara itu, dua orang lainnya masih dalam pencarian oleh tim penyelamat. Kronologi Kejadian Kapolres TTU, AKBP Eliana Papote, mengonfirmasi bahwa perahu tersebut tenggelam akibat hantaman gelombang tinggi dan angin kencang. “Perahu ditumpangi delapan orang. Tiga selamat, tiga ditemukan meninggal, dan dua lainnya masih dalam pencarian,” ujar Eliana, Kamis (28/3). Menurut Kepala Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kupang, Mexianus Bakabel, perahu jenis lampara […] - [Kejagung Kembalikan Berkas Kasus Pemalsuan Kades Kohod ke Bareskrim](https://redaksinarasi.com/kasus-pemalsuan-kades-kohod/): Jakarta, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan berkas perkara kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan Kepala Desa (Kades) Kohod Cs kepada penyidik Bareskrim Polri. Berkas tersebut dinyatakan belum lengkap atau masih dalam status P-18 oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum). Alasan Pengembalian Berkas oleh Kejagung Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa pengembalian berkas ini dilakukan sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (2), (3) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP. Penyidik Bareskrim diberikan waktu 14 hari untuk melengkapi kekurangan dalam berkas perkara tersebut. Dalam analisis yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdapat indikasi bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik […] - [Adik Febri Diansyah Diperiksa KPK Terkait Kasus TPPU Eks Mentan SYL](https://redaksinarasi.com/adik-febri-diansyah-diperiksa-kpk/): Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pada hari Kamis (27/3), KPK memeriksa Fathroni Diansyah, adik dari advokat dan mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Fathroni hadir di kantor KPK setelah sebelumnya tidak memenuhi panggilan pada Senin (24/3). Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi kehadiran Fathroni sebagai saksi dalam kasus ini. “Saksi atas nama Fathroni Diansyah Edi sudah hadir hari ini,” ujarnya melalui pesan tertulis. Keterkaitan dengan Visi Law Office Dalam penelusuran kasus ini, KPK telah menggeledah kantor hukum Visi Law Office […] - [Kapolri dan Panglima TNI Temui Keluarga Polisi Korban Penembakan di Lampung](https://redaksinarasi.com/kapolri-panglima-tni-kunjungi-keluarga-polisi-korban/): Jakarta, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menemui keluarga Briptu Anumerta M. Ghalib Surya Ganta, salah satu polisi yang tewas dalam insiden penembakan saat penggerebekan arena judi sabung ayam di Lampung. Pertemuan ini menjadi bentuk komitmen kedua pemimpin institusi dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Komitmen Pengusutan Kasus Kapolri Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa proses hukum terhadap kasus ini akan berjalan transparan dan tegas. Dalam pertemuan dengan keluarga korban, Listyo menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya berlaku bagi tersangka utama, tetapi juga bagi pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian. “Kami mendengar semua harapan keluarga korban. Dari […] - [Pramono Anung: Tidak Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta](https://redaksinarasi.com/tidak-ada-pemutihan-pajak-jakarta/): Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa tidak akan ada kebijakan pemutihan pajak kendaraan bagi warga Jakarta yang menunggak pembayaran. Berbeda dengan daerah lain, seperti Jawa Barat yang menghapus tunggakan pajak kendaraan, Jakarta tetap mewajibkan pemilik kendaraan untuk memenuhi kewajibannya. Pramono menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis, banyak kendaraan yang tidak membayar pajak di Jakarta merupakan mobil kedua dan ketiga milik warga. Oleh karena itu, pemerintah DKI Jakarta tetap akan mengejar pemilik kendaraan agar membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. “Kami tidak mengkritik daerah lain sama sekali. Namun, ketika kami dalami, rata-rata mobil kedua dan ketiga yang tidak bayar pajak […] - [Polisi Bongkar Produksi Liquid Vape Narkoba di Apartemen Jakarta Barat](https://redaksinarasi.com/liquid-vape-narkoba-jakarta-barat/): Jakarta, Kepolisian berhasil membongkar praktik pembuatan dan peredaran narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid vape atau rokok elektrik di sebuah apartemen di Jakarta Barat. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi mengenai aktivitas jual-beli liquid vape yang mengandung narkotika di Jakarta Pusat. Setelah mendapatkan petunjuk adanya pengiriman bahan baku dari luar negeri, polisi bekerja sama dengan Bea Cukai untuk melakukan pemantauan ketat. Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra, menjelaskan bahwa pada 12 Maret, barang pesanan tersebut masuk melalui jalur kargo. Pemantauan berlangsung selama kurang lebih dua minggu hingga akhirnya polisi melakukan penggerebekan di apartemen Season City. Penggerebekan […] - [PBHI Soroti Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Penyadapan dalam RUU KUHAP](https://redaksinarasi.com/penyadapan-ruu-kuhap-potensi-penyalahgunaan/): Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menyoroti pasal 124 dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pasal ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyadapan, yang dinilai berpotensi disalahgunakan. Sekretaris Jenderal PBHI, Gina Sabrina, mengungkapkan kekhawatiran terkait kewenangan tersebut. Menurutnya, selama ini penyadapan hanya dapat dilakukan dalam kasus tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan. “Tentu kita punya masalah dalam hal penyadapan. Hari ini, penyadapan hanya boleh dilakukan dalam kasus korupsi dan itu pun harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK,” […] - [Viral Jasa Tukar Uang Baru di Pasuruan, Polisi Cek Keaslian Miliaran Rupiah](https://redaksinarasi.com/jasa-tukar-uang-baru-pasuruan/): Surabaya, Seorang pria bernama Rama Wildan asal Pasuruan, Jawa Timur, menjadi sorotan publik setelah videonya yang menawarkan jasa penukaran uang baru viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Wildan memiliki tumpukan uang baru dengan nominal yang mencapai miliaran rupiah. Hal ini memicu berbagai spekulasi dan kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai keaslian uang yang beredar. Menanggapi viralnya video tersebut, aparat kepolisian bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) serta pihak perbankan segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Tim mendatangi ruko milik Wildan yang berlokasi di Jalan Raya Bangil-Pandaan, Kabupaten Pasuruan, untuk memastikan keaslian uang yang digunakan dalam jasa penukaran tersebut. Pengecekan […] - [KPK Geledah 23 Lokasi Terkait Dugaan Suap Proyek di Pemkab OKU Sumsel](https://redaksinarasi.com/kpk-geledah-suap-proyek-oku/): Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Dalam upaya mencari dan memperkuat bukti, tim penyidik KPK telah menggeledah 23 lokasi pada 19-24 Maret 2025. Lokasi yang digeledah mencakup kantor pemerintahan serta rumah pribadi sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini. Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, penggeledahan ini membuahkan hasil dengan ditemukannya berbagai barang bukti elektronik (BBE) serta dokumen terkait. Di antara dokumen yang disita, terdapat dokumen pokok pikiran (pokir) DPRD OKU tahun 2025, dokumen kontrak sembilan proyek pekerjaan, […] - [Polda Metro Jaya Ungkap 253 Kasus Pencurian dalam Operasi Pekat Jaya 2025](https://redaksinarasi.com/operasi-pekat-jaya-2025-ungkap-253-kasus-pencurian/): Jakarta, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 382 kasus kejahatan selama dua pekan pelaksanaan Operasi Pekat Jaya 2025 yang berlangsung pada 7-21 Maret. Dari jumlah tersebut, kasus pencurian menjadi kejahatan yang paling dominan dengan total 253 kasus. Operasi ini bertujuan untuk menekan angka kriminalitas yang meningkat selama bulan Ramadan dan memastikan keamanan masyarakat. Rincian Kasus yang Diungkap Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (24/3), Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, menyampaikan bahwa dari 382 kasus yang terungkap, sebanyak 448 tersangka telah diamankan. “Selama kegiatan operasi mulai tanggal 7 Maret hingga 21 Maret, Polda […] - [Mahasiswa Kepulauan Riau Tolak UU TNI, DPRD Siap Sampaikan Aspirasi](https://redaksinarasi.com/mahasiswa-kepri-tolak-uu-tni/): Tanjungpinang, Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Tanjungpinang-Bintan menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di depan Gedung DPRD Kepulauan Riau pada Senin (24/3). Mereka menuntut agar revisi UU TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI dibatalkan karena dinilai mengancam demokrasi dan semangat reformasi. Aksi Mahasiswa dengan Simbolik Kuat Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa membawa berbagai atribut sebagai bentuk simbolik perlawanan. Replika pocong, spanduk penolakan UU TNI, serta poster bertuliskan “Coklat Punya Pakde dan Loreng Punya Gemoy” tampak dibawa oleh massa aksi. Hal ini mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap bangkitnya kembali dwifungsi militer yang dapat […] - [Kabareskrim Tegaskan Pengusutan Tuntas Kasus Teror ke Kantor Tempo](https://redaksinarasi.com/kasus-teror-tempo-investigasi/): Jakarta, Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, menegaskan bahwa pihak kepolisian akan mengusut tuntas kasus teror yang menimpa kantor media Tempo. Teror ini berupa pengiriman kepala babi dan bangkai tikus dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan barang bukti serta memeriksa saksi guna mengungkap pelaku di balik aksi teror tersebut. “Kita sedang bekerja ya. Ya, tentu (diusut tuntas), tim kita sedang di lapangan dan sedang awal penyidikan,” ujar Wahyu di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (24/3). Proses Penyelidikan Sedang Berjalan Penyidik terus melakukan investigasi dengan meneliti bukti yang telah dikumpulkan. Meskipun belum ada informasi detail mengenai perkembangan penyelidikan, Wahyu meminta […] - [Kodam Sriwijaya Ungkap Dugaan Setoran ke Polisi dalam Kasus Penggerebekan Sabung Ayam](https://redaksinarasi.com/dugaan-setoran-polisi-sabung-ayam/): Jakarta, Kasus penggerebekan judi sabung ayam yang berujung pada penembakan tiga anggota kepolisian oleh prajurit TNI di Way Kanan, Lampung, semakin berkembang dengan munculnya dugaan setoran dana kepada oknum polisi. Hal ini diungkap oleh Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap prajurit TNI yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Dugaan Setoran ke Polsek Dalam pernyataannya, Kolonel Eko mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan awal dari prajurit TNI yang telah diamankan, ada indikasi adanya aliran dana dari lokasi perjudian kepada pihak kepolisian setempat. “Dari pemeriksaan awal, anggota menyebutkan bahwa memang ada setoran atau uang yang dibagikan ke mitra, […] - [Putusan MK: Caleg Terpilih Tidak Dapat Mundur Demi Pilkada](https://redaksinarasi.com/putusan-mk-caleg-tidak-bisa-mundur/): Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan tegas mengenai pengunduran diri calon legislatif (caleg) terpilih. Dalam putusan yang dibacakan pada Jumat (21/3), MK menyatakan bahwa caleg yang telah terpilih tidak diperkenankan untuk mundur demi mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengunduran diri tanpa alasan yang jelas dapat mencederai prinsip demokrasi dan merugikan pemilih. Dasar Hukum Putusan MK Putusan MK ini merupakan hasil dari gugatan yang diajukan oleh tiga mahasiswa asal Jawa Timur terhadap Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). MK menilai bahwa aturan tersebut […] - [Polri Tegas Tindak Ormas yang Terlibat Pemerasan dan Pungli](https://redaksinarasi.com/polri-tindak-tegas-ormas-pemerasan/): Jakarta, Mabes Polri menegaskan akan menindak organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam praktik pemerasan dan pungutan liar (pungli). Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi dunia usaha dari ancaman premanisme berkedok ormas. Karo Penmas Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir aksi-aksi yang mengancam investasi dan ketertiban umum. “Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Tidak boleh ada oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau aksi yang merugikan dunia usaha serta menghambat investasi,” ujarnya dalam pernyataan tertulis. Komitmen Polri dalam Menjaga Dunia Usaha Trunoyudo menekankan bahwa penindakan terhadap […] - [Aksi Massa Tolak RUU TNI, Pagar DPR Dijebol](https://redaksinarasi.com/aksi-tolak-ruu-tni-pagar-dpr-jebol/): Jakarta, Aksi demonstrasi menolak pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi Undang-Undang berujung ricuh pada Kamis (20/3). Massa yang menggelar aksi di depan Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, merobohkan pagar kompleks parlemen sebagai bentuk protes. Kronologi Insiden Jebolnya Pagar DPR Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi awalnya memasang tali ke tiang-tiang pagar Gedung MPR/DPR. Mereka kemudian menarik tali tersebut secara bergantian hingga pagar perlahan terlepas dan akhirnya roboh. Selain merobohkan pagar, massa juga membakar ban di depan gedung sebagai bentuk protes atas pengesahan RUU TNI yang dinilai kontroversial. Hingga berita ini ditulis, hanya satu bagian pagar yang roboh. Aparat […] - [KPK Panggil Ridwan Kamil dalam Kasus Korupsi Bank BJB Usai Lebaran](https://redaksinarasi.com/kpk-panggil-ridwan-kamil-kasus-bjb/): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penempatan dana iklan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Pemeriksaan ini akan dilakukan setelah perayaan Idulfitri sebagai bagian dari proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Fokus Pemeriksaan KPK Kepala Satuan Tugas KPK sekaligus Pelaksana Harian Direktur Penyidikan, Budi Sokmo, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih fokus memeriksa saksi dari internal Bank BJB serta pihak vendor yang terlibat dalam pengadaan iklan tersebut. Setelah itu, KPK akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil. “Untuk Pak Ridwan Kamil tentunya akan kita […] - [Prabowo Teken Surpres RUU KUHAP, DPR Bersiap Bahas Revisi](https://redaksinarasi.com/prabowo-teken-surpres-ruu-kuhap/): Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menandatangani surat presiden (surpres) untuk membahas Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dengan terbitnya surpres ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membahas revisi regulasi yang mengatur prosedur hukum pidana di Indonesia. Urgensi Revisi KUHAP Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa RUU KUHAP akan mengatur perubahan signifikan dalam mekanisme acara pidana. Perubahan ini mencakup tahapan penyidikan hingga penerapan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk menyelaraskan sistem hukum pidana dengan kebutuhan masyarakat saat ini. “Draf final RUU KUHAP akan segera dibahas karena surpresnya per hari ini sudah keluar, sudah ditandatangani Presiden Republik Indonesia, […] - [KPK Geledah Kantor Visi Law Office dalam Kasus TPPU SYL](https://redaksinarasi.com/kpk-geledah-visi-law-office-tppu-syl/): Jakarta, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Visi Law Office di Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Rabu (19/3). Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyelidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Latar Belakang Penggeledahan KPK menggeledah kantor tersebut setelah sebelumnya memeriksa Rasamala Aritonang, mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK, sebagai saksi dalam kasus ini. Rasamala diketahui merupakan salah satu partner di Visi Law Office, firma hukum yang didirikan oleh aktivis antikorupsi Febri Diansyah dan Donal Fariz pada Oktober 2020. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan adanya […] - [Dua Anggota Polda Sumut Jadi Tersangka Pemerasan Rp4,7 Miliar](https://redaksinarasi.com/polisi-sumut-pemerasan/): Jakarta, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menetapkan dua anggota Polda Sumatera Utara sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap 12 kepala sekolah (kepsek). Kedua tersangka, yakni mantan Ps Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, Kompol Ramli (RS), dan penyidik pembantu Bayu (BSP), diduga telah melakukan pemerasan sejak tahun 2024. Modus Pemerasan oleh Dua Anggota Polda Sumut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Cahyono Wibowo, mengungkapkan bahwa aksi pemerasan ini dimulai ketika tersangka Bayu dan timnya meminta proyek pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kepada Dinas Pendidikan (Disdik) dan kepala sekolah SMK Negeri di Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya, Disdik mengumpulkan seluruh […] - [Jelang Pengesahan, DPR dan Pemerintah Masih Bahas Perubahan RUU TNI](https://redaksinarasi.com/dpr-bahas-perubahan-ruu-tni/): Jakarta, Pemerintah bersama Komisi I DPR RI kembali menggelar rapat kerja untuk membahas perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (19/3) malam. Pembahasan ini dilakukan menjelang pengesahan yang akan segera dilaksanakan dalam rapat paripurna terdekat. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa rapat kerja tersebut tidak mengubah substansi utama dalam draf RUU TNI. Menurutnya, perubahan yang dilakukan hanya bersifat gramatikal dan teknis bahasa. “Hanya menyesuaikan dari sisi gramatikal saja, ada yang keamanan yang seharusnya pertahanan,” ujar Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta. Perubahan Minimal dalam RUU TNI Lebih lanjut, Supratman menjelaskan bahwa perubahan […] - [Kemensos, KemenPKP, dan BPS Bersinergi Gunakan DTSEN untuk Program BSPS](https://redaksinarasi.com/dtsen-program-bsps/): Jakarta, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP), serta Badan Pusat Statistik (BPS) resmi berkolaborasi dalam program prioritas Presiden Prabowo untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Sinergi ini diwujudkan dengan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS), yang bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem dan rentan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa langkah awal dalam program ini adalah melakukan sinkronisasi data serta menyelaraskan berbagai program yang memiliki kesamaan tujuan. “Pak Ara (Maruarar Sirait) juga punya program yang beririsan dengan kami di Kemensos,” ujarnya […] - [DPR Terima Audiensi Koalisi Sipil Tolak RUU TNI, Bahas Dampak terhadap Demokrasi](https://redaksinarasi.com/dpr-audiensi-koalisi-sipil-ruu-tni/): Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil yang menolak sejumlah ketentuan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), Selasa (18/3). Audiensi ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dan didampingi Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, Utut Adianto, serta anggota DPR, Budisatrio Djiwandono. Audiensi dan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil Sejumlah tokoh masyarakat sipil turut hadir dalam audiensi ini, termasuk aktivis Halida Hatta, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bedjo Untung, serta beberapa aktivis lainnya seperti Sumarsih, […] - [Deddy Corbuzier Belum Lapor LHKPN, KPK Ingatkan Tenggat Waktu](https://redaksinarasi.com/deddy-corbuzier-belum-lapor-lhkpn/): Jakarta, Presenter sekaligus YouTuber Deddy Corbuzier hingga saat ini belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak diangkat sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik pada 11 Februari 2025. Berdasarkan keterangan dari Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Deddy memiliki tenggat waktu tiga bulan sejak pelantikan untuk menyerahkan laporan tersebut. “Dari database KPK, yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN-nya,” ujar Budi saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis pada Selasa (18/3). Ketentuan Wajib Lapor LHKPN Staf Khusus Menteri termasuk ke dalam kategori wajib lapor (WL) berdasarkan Peraturan KPK (Perkom) Nomor 3 Tahun 2024, yang […] - [Operasi Ketupat Jaya 2025: 4.000 Polisi Dikerahkan untuk Pengamanan Lebaran di Jakarta](https://redaksinarasi.com/operasi-ketupat-jaya-2025-polisi-lebaran/): Jakarta, Menyambut Hari Raya Idulfitri 2025, Polda Metro Jaya telah menyiapkan Operasi Ketupat Jaya 2025 dengan mengerahkan sekitar 4.000 personel untuk memastikan keamanan dan kelancaran perayaan Lebaran di Jakarta dan sekitarnya. Operasi ini dijadwalkan berlangsung selama dua pekan, mulai 23 Maret hingga 8 April 2025. Pengamanan Maksimal untuk Lebaran Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes Torry Kristianto, menjelaskan bahwa personel yang dikerahkan berasal dari berbagai instansi. Sebanyak 3.514 personel dari jajaran Polri, 100 dari TNI, serta 368 dari Pemda akan disebar ke berbagai titik strategis untuk memastikan keamanan selama masa mudik dan perayaan Idulfitri. “Keterlibatan personel dalam Operasi Ketupat Jaya […] - [Tiga Terdakwa Kasus Pembunuhan Wartawan di Karo Dituntut Hukuman Mati](https://redaksinarasi.com/kasus-pembunuhan-wartawan-karo-hukuman-mati/): Medan, Tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan wartawan media lokal Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu, yakni Bebas Ginting alias Bulang, Yunus Tarigan, dan Rudi Sembiring, resmi dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karo. Tuntutan ini disampaikan dalam sidang di Pengadilan Negeri Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada Senin (17/3). Rincian Tuntutan dan Dakwaan Jaksa menilai ketiga terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan cara membakar rumah korban. Akibat tindakan mereka, tidak hanya Rico Sempurna Pasaribu yang tewas, tetapi juga tiga anggota keluarganya, yakni istrinya Eprida Br Ginting (48), anaknya Sudiinveseti Pasaribu (12), dan cucunya Lowi Situngkir (3). Jaksa […] - [Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Ajukan Banding Usai Dipecat Polri](https://redaksinarasi.com/akbp-fajar-banding-polri/): Jakarta, Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, mengajukan banding atas keputusan pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Langkah banding ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap anggota kepolisian yang dikenai sanksi serupa. Proses Sidang dan Keputusan Pemecatan Sidang KKEP yang berlangsung pada Senin (17/3) resmi menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap AKBP Fajar. Selain pemecatan, ia juga dikenai sanksi penempatan di tempat khusus (patsus) selama tujuh hari, mulai 7 hingga 13 Maret, di Ruang Patsus Biro Provos Propam Polri. Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri, mengonfirmasi […] - [Firli Bahuri Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan soal Status Tersangka](https://redaksinarasi.com/firli-bahuri-ajukan-praperadilan/): Jakarta, Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Gugatan tersebut resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Rabu (12/3) dengan nomor registrasi 42/Pid.Pra/2025/PNJKT.SEL. Pihak tergugat dalam gugatan ini adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Langkah hukum ini merupakan upaya Firli Bahuri untuk memperjuangkan keadilan atas status tersangka yang disandangnya selama lebih dari satu tahun. Kuasa hukum Firli, Ian Iskandar, membenarkan pengajuan gugatan praperadilan tersebut. “Iya betul, kembali ajukan gugatan praperadilan,” […] - [DPR Sidak Pasar Kramat Jati, Temukan Minyak Goreng Tak Sesuai Takaran](https://redaksinarasi.com/sidak-pasar-kramat-jati/): Jakarta, Jajaran DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (14/3) pagi. Sidak ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bersama Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, serta didampingi Wakil Ketua Komisi VI seperti Andre Rosiade, Nurdin Halid, Eko Hendro Purnomo, dan Adisatrya Suryo Sulisto. Dalam sidak tersebut, DPR menemukan adanya produk minyak goreng yang tidak memenuhi standar. Salah satu temuan utama adalah minyak goreng merek Rizki produksi PT Bina Karya Prima, yang tidak mencantumkan kode produksi, tanggal kedaluwarsa, dan takaran yang tidak sesuai dengan klaim 800 ml. […] - [Dasco Bantah Isu Reshuffle Menteri Keuangan Sri Mulyani](https://redaksinarasi.com/dasco-bantah-reshuffle-sri-mulyani/): Jakarta, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa isu reshuffle atau perombakan kabinet untuk mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memiliki dasar yang kuat. Pernyataan ini disampaikan Dasco di Kantor Produksi Film Negara (PFN) di Jakarta pada Jumat (14/3). “Saya pikir isu yang dibuat di luaran itu adalah isu yang tidak berdasar,” ujar Dasco, dikutip dari video yang beredar di media. Dasco juga menekankan bahwa hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Sri Mulyani sangat baik. Salah satu buktinya adalah momen buka puasa bersama di Istana Kepresidenan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Dalam pertemuan tersebut, keduanya juga […] - [KPK Tanggapi Kehadiran Febri Diansyah dalam Tim Hukum Hasto Kristiyanto](https://redaksinarasi.com/febri-diansyah-tim-hukum-hasto-kristiyanto/): Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terkait bergabungnya mantan juru bicara mereka, Febri Diansyah, dalam tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Hasto saat ini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa keputusan Febri untuk bergabung sebagai penasihat hukum Hasto merupakan hak pribadi sebagai seorang advokat. “KPK tidak bisa melarang Sdr. HK selaku terdakwa menggunakan jasa siapa pun untuk masuk menjadi tim kuasa hukumnya. Bagi kami, siapa pun yang menjadi penasihat hukum terdakwa tidak menjadi masalah,” ujar Tessa dalam […] - [Ahok Penuhi Panggilan Kejagung, Serahkan Dokumen Rapat Pertamina](https://redaksinarasi.com/ahok-penuhi-panggilan-kejagung/): Jakarta, Eks Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (13/3). Ahok diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina untuk periode 2018–2023. Ahok tiba di Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 08.40 WIB. Mengenakan kemeja cokelat, ia terlihat didampingi oleh timnya. Kepada awak media, Ahok mengaku senang bisa membantu penyidik dalam mengungkap kebenaran terkait kasus ini. Komitmen Ahok Mengungkap Fakta Hukum Dalam keterangannya, Ahok menyatakan kesiapannya untuk membuka fakta-fakta hukum yang ia ketahui selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. “Sebetulnya secara struktur Subholding, tapi […] - [Kapolri Tunjuk Brigjen Endar Priantoro Jadi Kapolda Kaltim](https://redaksinarasi.com/brigjen-endar-priantoro-kapolda-kaltim/): Jakarta, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk Brigjen Endar Priantoro sebagai Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim). Penunjukan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/488/III/KEP./2025 tertanggal 12 Maret 2025. Sebelumnya, Brigjen Endar menjabat sebagai Direktur Penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menjelaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. “Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” ujar Sandi. Penugasan Brigjen Endar di Kaltim sekaligus membuka jalan bagi kenaikan pangkatnya menjadi Inspektur Jenderal (Irjen). Ia menggantikan Irjen […] - [DPRD DKI Jakarta Bentuk Lima Pansus: Dari Perparkiran hingga Kawasan Tanpa Rokok](https://redaksinarasi.com/dprd-dki-jakarta-lima-pansus/): Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta resmi menyepakati pembentukan lima panitia khusus (Pansus) dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu (12/3). Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan perumusan kebijakan di lima sektor penting, yaitu perparkiran, pengelolaan barang milik daerah (BMD), jaringan utilitas, kawasan tanpa rokok, serta penyelenggaraan pendidikan. Detail Lima Pansus yang Dibentuk Ketua sidang, Ima Mahdiah, mengajukan pertanyaan kepada seluruh anggota DPRD yang hadir terkait persetujuan pembentukan Pansus-Pansus tersebut. “Kami ingin menanyakan ke forum rapat paripurna dewan, apakah pembentukan Pansus Perparkiran, Pansus Raperda tentang Pengelolaan BMD, Pansus Raperda tentang Jaringan Utilitas, Pansus Raperda tentang Kawasan Tanpa […] - [KemenPPPA Dorong Pendampingan Korban Anak dalam Kasus Pencabulan Kapolres Ngada](https://redaksinarasi.com/pendampingan-korban-anak/): Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan pentingnya pendampingan bagi korban dalam kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur yang melibatkan Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, menyampaikan apresiasi kepada Polda NTT yang telah mengusut kasus ini secara serius. Ia berharap proses hukum yang berjalan mampu memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan psikologis yang memadai. “Kami mengapresiasi upaya Polda NTT yang telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dengan korban anak ini. Melalui upaya ini, diharapkan korban mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan,” ujar Nahar kepada CNNIndonesia.com, […] [comment]: # (Generated by Hostinger Tools Plugin)