Jakarta – Meski isu utama audiensi mahasiswa-DPR pada 3 September 2025 adalah pembentukan tim investigasi dugaan makar, kritik terhadap tunjangan DPR juga mencuat kuat. Mahasiswa menilai tunjangan fantastis tidak pantas di tengah situasi rakyat yang semakin sulit.
Ketua BEM UI mengaku prihatin mendengar berita soal fasilitas DPR. “Di saat rakyat kehilangan pekerjaan, DPR justru terlihat sibuk dengan tunjangan. Ini menyakitkan,” katanya.
Mahasiswa menekankan, evaluasi tunjangan tidak boleh parsial. Meski DPR menyebut tunjangan perumahan sudah dihentikan, mahasiswa menuntut audit menyeluruh atas seluruh fasilitas Dewan.
Bagi mahasiswa, isu tunjangan terkait erat dengan moral politik. DPR diminta memberi teladan, bukan memperburuk citra. “Kalau DPR mau dipercaya, mereka harus menunjukkan kepekaan sosial,” ujar perwakilan BEM Trisakti.
Isu tunjangan ini berjalan seiring tuntutan lain: percepatan pembentukan tim investigasi makar, pembebasan tahanan demo, dan percepatan legislasi RUU Perampasan Aset.
Audiensi yang dihadiri BEM UI, Trisakti, GMNI, HMI, GMKI, dan jaringan mahasiswa lainnya itu menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa menyangkut hal mendasar: akuntabilitas, keadilan, dan integritas wakil rakyat.