Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas dengan melakukan pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah ibu kota. Langkah ini diambil tak lama setelah insiden gangguan layanan yang menimpa Bank DKI beberapa waktu lalu.
Langkah Pramono bukan hanya fokus pada satu entitas. Ia memastikan bahwa seluruh BUMD akan diperiksa kinerja dan sistem pengelolaannya. Tujuannya adalah untuk menjamin tata kelola perusahaan yang sehat dan profesional.
“Semua kita pelajari BUMD-nya. Kita lihat pembukuannya, datanya, serta bagaimana manajemennya. Semua sedang dalam tahap pemantauan dan evaluasi,” ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/4).
Chico menekankan bahwa banyak BUMD yang seharusnya mampu menyumbang keuntungan bagi daerah, namun justru mengalami kerugian akibat pengelolaan yang tidak profesional. Menurutnya, pembenahan tata kelola menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan BUMD.
“BUMD ini asetnya banyak, skalanya besar. Tapi kalau rugi terus, ada yang salah dalam pengelolaannya. Ini tidak boleh terus terjadi,” tegas Chico.
Evaluasi yang dilakukan tidak hanya menyangkut aspek keuangan, tetapi juga menyasar struktur kepemimpinan dalam tubuh BUMD. Pemprov DKI, di bawah arahan Pramono, mulai menyoroti praktik penempatan direksi yang tidak berdasarkan kompetensi, melainkan karena kepentingan politik.
“Tadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa sudah tidak boleh lagi ada direksi hasil titipan. Direksi harus diisi oleh orang-orang profesional yang memang punya kapasitas,” kata Chico.
Sebagai langkah nyata, Pramono Anung sebelumnya telah membebastugaskan Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, usai terjadinya gangguan layanan transaksi daring pada malam takbiran, 30 Maret 2025. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Pramono dalam rapat terbatas bersama jajaran Direksi Bank DKI pada 8 April lalu.
“Pembebastugasan Direktur IT harus segera dilakukan. Ini bagian dari tanggung jawab terhadap pelayanan publik,” kata Pramono melalui unggahan video di akun Instagram resminya.
Langkah-langkah tegas yang diambil Pramono menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong reformasi BUMD Jakarta. Dengan pendekatan berbasis data dan akuntabilitas, ia berupaya menghadirkan tata kelola yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
Upaya ini sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan memperkuat kepercayaan publik terhadap BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah. Dalam jangka panjang, evaluasi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.