Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi akan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Papua Pegunungan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (17/4) pukul 14.00 WIB.
Pelantikan ini menandai awal masa jabatan kepemimpinan daerah periode 2025–2030, khususnya bagi dua provinsi yang sebelumnya mengalami sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dalam keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, disebutkan bahwa prosesi pelantikan akan dihadiri oleh para pejabat tinggi negara, kepala daerah, dan pimpinan partai politik nasional.
“Presiden RI Prabowo Subianto akan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk masa jabatan tahun 2025–2030,” ujar Yusuf.
Mereka yang akan dilantik adalah Hidayat Arsani dan Hellyana sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, serta John Tabo dan Ones Pahabol sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan. Keduanya menjadi bagian dari pelantikan susulan karena keterlambatan proses hukum di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada.
Proses pelantikan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Pemerintah menegaskan bahwa pelantikan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum awal dalam mendorong pelayanan publik yang berkualitas di daerah.
Sebelumnya, pada 20 Januari 2025, Prabowo telah melantik 961 kepala daerah terpilih secara serentak di Istana Negara. Pelantikan tersebut mencakup 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota yang tidak bersengketa secara hukum.
Pelantikan kepala daerah kali ini juga menjadi cerminan dari stabilitas politik pasca-Pemilu 2024. Prabowo menunjukkan pendekatan konstitusional yang tegas dengan tetap menunggu putusan hukum sebelum melantik para kepala daerah yang masih bersengketa.
Pemerintah berharap para kepala daerah yang baru dilantik dapat segera bekerja dan menyusun program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Penekanan utama diberikan pada peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Dengan kepemimpinan baru ini, publik menaruh harapan besar terhadap terwujudnya pemerintahan daerah yang inklusif dan mampu menjawab berbagai tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat Bangka Belitung dan Papua Pegunungan.