DPR Tekan Pemerintah Hentikan Sementara Impor Kendaraan Niaga
Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara resmi meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil pikap dan truk komersial asal India. Permintaan ini bukan sekadar imbauan politik, melainkan bentuk pengawasan serius terhadap kebijakan strategis bernilai triliunan rupiah.
Armada kendaraan niaga tersebut sebelumnya dirancang sebagai penopang utama distribusi program Koperasi Desa Merah Putih yang dijalankan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Proyek ini menyedot anggaran hingga Rp24,66 triliun dan melibatkan skema pembiayaan melalui Himbara serta Dana Desa.
Desakan DPR muncul setelah 200 unit kendaraan produksi Mahindra lebih dahulu tiba di kawasan pabean Pelabuhan Tanjung Priok pada Februari 2026. Kedatangan gelombang awal tersebut memicu urgensi untuk meninjau ulang keseluruhan proyek.
Respons Cepat Kementerian Keuangan: Pendanaan Dihentikan
Menindaklanjuti arahan DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menyatakan penghentian sementara pendanaan proyek. Pemerintah memilih mengikuti rekomendasi parlemen demi menjaga akuntabilitas fiskal.
Keputusan ini menunjukkan koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan setiap kebijakan besar melalui proses verifikasi yang matang. Mengingat nilai proyek yang fantastis, pemerintah tidak ingin mengambil risiko kebijakan yang berpotensi berdampak luas pada perekonomian nasional.
Presiden Diminta Evaluasi Langsung Proyek Impor
Dasco menegaskan bahwa penundaan bersifat prosedural dan strategis. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi langsung proyek tersebut setelah kembali dari kunjungan luar negeri.
Menurutnya, kebijakan impor dalam skala 105 ribu unit tidak boleh diputuskan tanpa perhitungan mendalam. Pemerintah perlu menghitung kesiapan industri otomotif nasional, tingkat utilisasi pabrik dalam negeri, serta potensi dampak terhadap investasi manufaktur.
Dasco menyoroti pentingnya audit menyeluruh terhadap kapasitas produksi domestik sebelum memutuskan impor kendaraan dalam bentuk Completely Built Up (CBU). Langkah ini dinilai penting agar kebijakan tidak melemahkan struktur industri nasional yang telah berkembang selama bertahun-tahun.
PT Agrinas Siap Ikuti Keputusan Pemerintah
Sebagai pelaksana proyek, PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan siap mengikuti keputusan pemerintah. Direktur Utamanya, Joao Angelo De Sousa Mota, sebelumnya menyampaikan bahwa kendaraan asal India menawarkan harga kompetitif yang berpotensi menghemat APBN hingga Rp43 triliun.
Namun, setelah muncul permintaan penundaan, perusahaan memilih menunggu arahan resmi tanpa melanjutkan distribusi kendaraan yang telah tiba. Sikap ini menunjukkan komitmen terhadap tata kelola proyek yang sejalan dengan keputusan negara.
Industri Otomotif Nasional Desak Pembatalan
Gelombang penolakan tidak hanya datang dari parlemen, tetapi juga dari pelaku industri dalam negeri. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, secara terbuka meminta agar rencana impor tersebut dibatalkan.
Ia menilai impor dalam jumlah besar berpotensi menekan daya saing manufaktur nasional dan mengganggu ekosistem industri otomotif yang telah memiliki tingkat kandungan lokal tinggi. Menurutnya, kebijakan yang terlalu bergantung pada produk impor dapat melemahkan investasi serta mengurangi peluang kerja di sektor industri.
Senada dengan itu, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Putu Juli Ardika, menegaskan bahwa pabrikan lokal memiliki kapasitas produksi memadai. Industri nasional siap memproduksi ratusan ribu unit pikap sesuai spesifikasi pemerintah, termasuk varian 4×4, selama diberikan waktu persiapan yang cukup.
200 Unit Mahindra Tertahan di Pelabuhan
Sebagai dampak langsung dari instruksi penundaan, 200 unit kendaraan Mahindra yang telah tiba masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok. Proses administrasi dan distribusi dihentikan hingga pemerintah mengeluarkan keputusan final.
Otoritas pelabuhan memastikan kendaraan tersebut tidak dapat didistribusikan ke koperasi desa sebelum ada kepastian kebijakan. Kondisi ini menjadi simbol bahwa proyek impor tersebut kini berada dalam fase evaluasi serius.
Antara Efisiensi Anggaran dan Kedaulatan Industri
Polemiк impor 105 ribu pikap India membuka diskusi lebih luas mengenai arah kebijakan industri nasional. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan efisiensi anggaran dan percepatan distribusi logistik desa. Di sisi lain, industri dalam negeri menuntut perlindungan dan keberpihakan terhadap produksi lokal.
Keputusan akhir Presiden akan menentukan arah strategi industrialisasi Indonesia. Apakah negara akan memilih jalur efisiensi jangka pendek melalui impor, atau memperkuat kapasitas manufaktur domestik demi ketahanan ekonomi jangka panjang?
Yang jelas, proyek bernilai Rp24,66 triliun ini bukan sekadar pengadaan kendaraan. Ia menyangkut masa depan industri otomotif nasional, stabilitas fiskal, dan keberlanjutan program pembangunan desa. Evaluasi yang cermat dan transparan menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.