Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum menunjukkan perkembangan karena anggaran masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
Menurut Dody, anggaran Kementerian PU akan dibuka kembali setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi mendapat persetujuan dari Komisi V DPR.
“Realisasi anggaran IKN sepertinya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” kata Dody sambil tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (6/2).
Pemangkasan Anggaran Kementerian PU
Pada hari yang sama, Komisi V DPR telah menyetujui efisiensi anggaran untuk Kementerian PU. Setelah mengalami pemangkasan sebesar Rp81,38 triliun, anggaran yang tersisa untuk kementerian tersebut hanya Rp29,57 triliun.
Efisiensi ini merupakan bagian dari kebijakan penghematan yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Awalnya, Kementerian PU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp110,95 triliun untuk tahun 2025. Namun, akibat kebijakan efisiensi, alokasi tersebut mengalami pemotongan yang signifikan.
Langkah Selanjutnya
Dody menjelaskan bahwa setelah persetujuan efisiensi ini, pihaknya akan segera melaporkan kepada Sri Mulyani. Jika laporan telah diterima dan disetujui, maka blokir anggaran Kementerian PU bisa segera dibuka.
“Setelah disetujui, akan ada surat khusus untuk meminta pembukaan blokir. Setelah itu, kami akan melakukan rekomposisi ulang untuk menyesuaikan proyek yang masih bisa dijalankan demi kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Dampak terhadap Proyek Infrastruktur
Pemangkasan anggaran Kementerian PU tentu berdampak pada berbagai proyek infrastruktur yang sedang direncanakan. Namun, pemerintah berupaya melakukan penyesuaian agar pembangunan tetap berjalan dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.
Meski demikian, ketidakpastian terkait anggaran IKN menimbulkan tanda tanya bagi kelanjutan pembangunan ibu kota baru tersebut. Dengan anggaran yang masih tertahan, progres pembangunan pun menjadi terhambat.
Kesimpulan
Situasi ini menunjukkan pentingnya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang matang dalam proyek berskala besar seperti pembangunan IKN. Keputusan pemerintah untuk melakukan efisiensi tentu memiliki tujuan yang baik, tetapi perlu diimbangi dengan strategi agar proyek-proyek penting tetap bisa berjalan sesuai rencana.
Ke depan, publik menantikan kepastian mengenai pembukaan blokir anggaran agar pembangunan IKN dapat kembali bergerak dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.