Jakarta, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp60 miliar dari total pagu anggaran tahun 2025 yang semula berjumlah Rp174 miliar. Efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran negara.
Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan bahwa anggaran efektif yang tersedia bagi kementeriannya saat ini sebesar Rp113,8 miliar. Meski mengalami pemangkasan signifikan, Pigai menegaskan tidak akan melakukan pemotongan gaji atau tunjangan pegawai Kementerian HAM.
“Saya tidak perlu menjelaskan efisiensi di mana saja. Tapi yang jelas gaji satu pun kami tidak potong karena itu penting,” ujar Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Fokus Penggunaan Anggaran
Pigai menyatakan bahwa pemotongan anggaran ini tidak akan berdampak pada unit Pusat Data dan Informasi HAM serta Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM. Ia berkelakar bahwa kedua unit tersebut memang belum memiliki anggaran dalam pagu alokasi 2025 karena baru dibentuk.
“Kami juga tidak lakukan efisiensi di Pusat Data dan Informasi HAM karena memang enggak ada anggaran, karena ini unit baru,” ungkapnya.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo pada 22 Januari lalu. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan penghematan APBN hingga Rp306,69 triliun.
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025 yang merinci 16 pos belanja yang harus dihemat senilai Rp256,1 triliun. Kementerian HAM, sebagai salah satu kementerian baru dalam kabinet, turut terkena dampak dari kebijakan ini.
Dari Harapan Rp20 Triliun ke Rp113 Miliar
Sebelumnya, pada Oktober 2024, Natalius Pigai sempat mengajukan harapan agar kementeriannya memperoleh anggaran sebesar Rp20 triliun. Menurutnya, dana tersebut diperlukan untuk merealisasikan berbagai program strategis, termasuk pendirian Universitas Hak Asasi Manusia (Unham), yang digadang-gadang menjadi institusi pendidikan HAM pertama di dunia.
“Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Itu anggarannya besar dan akan jadi satu-satunya di dunia,” ujar Pigai kala itu.
Namun, dengan anggaran yang tersedia saat ini, Pigai dan jajarannya harus menyesuaikan program-program kementerian dengan realitas keuangan yang ada. Meski demikian, Pigai tetap optimis bahwa Kementerian HAM tetap dapat menjalankan tugasnya dalam memperjuangkan dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.
Dengan tantangan efisiensi anggaran ini, publik menantikan bagaimana strategi Kementerian HAM dalam mengoptimalkan dana yang tersedia demi menjalankan mandatnya secara efektif dan efisien.