Jakarta, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengumumkan rencana perekrutan warga sipil dengan keahlian khusus di bidang siber untuk bergabung dalam matra siber TNI. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman serangan siber yang semakin masif.
Rekrutmen Tentara Siber dari Warga Sipil
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1), Jenderal Agus menegaskan bahwa pendekatan baru dalam rekrutmen personel siber lebih efektif dibandingkan dengan melatih prajurit yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang di bidang tersebut.
“Kalau di bidang lain seperti siber, saya rekrut khusus siber yang memang dia yang tadinya orang siber, sipilnya siber. Kita jadikan tentara. Dia punya kemampuan siber,” ujar Agus.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pelatihan khusus akan diberikan kepada tentara siber baru agar mereka siap menghadapi tantangan dunia maya. “Ketika nanti dilantik, dia punya kemampuan siber,” tambahnya.
Kebutuhan Prajurit dengan Keahlian Khusus
Selain merekrut ahli siber, Panglima TNI juga menegaskan bahwa TNI akan merekrut perwira prajurit karier (PA PK) dari lulusan berbagai bidang spesialisasi seperti kedokteran, psikologi, dan hukum. Perekrutan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tubuh TNI.
“Kita jadikan. Dan latihannya sebenarnya tak seperti di Akmil atau akademi laut dan udara,” kata Agus.
Ia juga menegaskan komitmen untuk menjaga transparansi dalam proses rekrutmen prajurit TNI, dengan memastikan tidak ada intervensi dari dirinya maupun para kepala staf angkatan. Agus mengimbau kepada para prajurit aktif untuk tidak menggunakan pengaruh mereka dalam seleksi Akademi Militer (Akmil).
“Untuk yang sekarang dididik, sama sekali saya dan seluruh kepala staf angkatan tak cawe-cawe. Jadi saya biarkan saja. Yang bagus, ya masuk. Yang tak bagus ya, mungkin mengulang,” tegasnya.
Matra Siber dan Tantangan Keamanan Digital
Wacana pembentukan matra siber telah mencuat sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Serangan siber yang semakin kompleks dan masif menjadi alasan utama perlunya unit khusus yang fokus dalam bidang ini.
Jokowi sendiri telah menyerahkan keputusan terkait realisasi matra siber kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai regulasi atau undang-undang yang akan mengatur pembentukan matra keempat dalam struktur TNI tersebut.
Dengan ancaman serangan siber yang terus meningkat, langkah TNI dalam merekrut tenaga ahli dari kalangan sipil diharapkan dapat memperkuat pertahanan negara di ranah digital. Integrasi keahlian teknologi informasi ke dalam struktur militer menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan siber Indonesia.