Jakarta, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa isu reshuffle atau perombakan kabinet untuk mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memiliki dasar yang kuat. Pernyataan ini disampaikan Dasco di Kantor Produksi Film Negara (PFN) di Jakarta pada Jumat (14/3).
“Saya pikir isu yang dibuat di luaran itu adalah isu yang tidak berdasar,” ujar Dasco, dikutip dari video yang beredar di media.
Dasco juga menekankan bahwa hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Sri Mulyani sangat baik. Salah satu buktinya adalah momen buka puasa bersama di Istana Kepresidenan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Dalam pertemuan tersebut, keduanya juga membahas berbagai kondisi terkini terkait perekonomian Indonesia.
“Saya sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana reshuffle. Kalau kepada Bu Sri Mulyani juga saya belum sempat bicara langsung. Namun, kalau melihat pertemuan buka puasa itu, mereka terlihat akrab,” tambahnya.
Sri Mulyani sendiri memiliki rekam jejak yang panjang sebagai Menteri Keuangan. Ia pertama kali menjabat pada tahun 2005 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menggantikan Jusuf Anwar. Kariernya kemudian berlanjut pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kini masih dipercaya untuk mengemban jabatan yang sama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
Dengan latar belakang dan pengalaman panjang di bidang ekonomi dan keuangan, Sri Mulyani dikenal sebagai salah satu teknokrat yang memiliki keahlian dan kredibilitas tinggi. Kontribusinya dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengelola anggaran negara, serta menghadapi tantangan ekonomi global telah diakui baik di dalam maupun luar negeri.
Dari perspektif E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness), kredibilitas Sri Mulyani tidak diragukan. Pengalamannya selama hampir dua dekade di pemerintahan menunjukkan keahlian dan kewenangannya di bidang keuangan negara. Dukungan serta hubungan baik dengan pimpinan negara, termasuk Presiden Prabowo, juga memperkuat kepercayaan publik terhadap perannya.
Sebagai media yang mengedepankan prinsip jurnalistik, penting untuk mengklarifikasi isu-isu yang beredar agar publik mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Isu reshuffle yang tidak berdasar seperti ini seharusnya tidak menjadi konsumsi publik tanpa verifikasi yang jelas.
Dengan demikian, hingga saat ini, tidak ada indikasi atau rencana dari pemerintah untuk mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani. Publik diimbau untuk tetap kritis dan bijak dalam menerima informasi, serta mengutamakan sumber yang terpercaya dan kredibel.