Jakarta, Ribuan pengemudi ojek online (ojol) hari ini, Senin (17/2), menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Aksi ini bertujuan untuk menuntut hak tunjangan hari raya (THR) dan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja platform digital.
Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, mengungkapkan bahwa aksi ini akan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB dan diikuti oleh sekitar 500 hingga 1.000 driver ojol. Tidak hanya di Jakarta, aksi ini juga melibatkan pengemudi di berbagai daerah, seperti Sukabumi, Dumai, Pontianak, dan Pangkal Pinang, yang akan melakukan off bid massal sebagai bentuk solidaritas.
Tuntutan Driver Ojol: THR dan Hak Pekerja
Para pengemudi ojol menilai bahwa sistem kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan platform selama ini lebih banyak merugikan pekerja dibandingkan menguntungkan mereka. Fleksibilitas kemitraan dianggap sebagai celah bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban mereka dalam membayar THR dan hak-hak pekerja lainnya.
Lily menegaskan bahwa bisnis platform memperoleh keuntungan besar dari jasa yang diberikan pengemudi ojol, tetapi di sisi lain, kesejahteraan pekerja justru terabaikan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perlindungan ketenagakerjaan yang jelas, seperti upah minimum, upah lembur, jam kerja yang layak, serta cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan.
“Perusahaan platform meraup keuntungan tinggi, namun hak-hak pekerja, seperti THR dan jaminan sosial, tidak dipenuhi. Negara harus hadir untuk mengatasi ketidakadilan ini,” tegas Lily.
Persaingan Tidak Sehat dan Upah Murah
Lebih lanjut, SPAI menyoroti bahwa fleksibilitas hubungan kemitraan telah menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Perusahaan platform berlomba-lomba menetapkan tarif murah, yang pada akhirnya merugikan pengemudi ojol, taksol, dan kurir. Akibatnya, pengemudi terpaksa bekerja lebih dari 17 jam sehari demi mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
“Selama ini, insentif yang diberikan oleh perusahaan platform tidak memberikan kesejahteraan yang layak. Sebaliknya, mereka dipaksa bekerja lebih lama karena tarif yang terus ditekan melalui perhitungan algoritma platform yang hanya menguntungkan perusahaan,” lanjut Lily.
Desakan Regulasi THR bagi Ojol
Sebagai langkah nyata, SPAI mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi yang mengatur hak THR bagi pekerja platform digital. Mereka berharap Kemnaker dapat mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada pengemudi ojol dan pekerja transportasi daring lainnya.
Aksi ini menjadi momentum penting dalam perjuangan driver ojol untuk mendapatkan kejelasan status kerja dan kesejahteraan yang lebih baik. Dengan adanya tekanan dari para pekerja, diharapkan pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjamin hak-hak mereka sesuai dengan prinsip keadilan ketenagakerjaan.
Masyarakat luas pun diharapkan memberikan dukungan terhadap aksi ini, mengingat jasa para pengemudi ojol telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kota-kota besar. Dengan adanya kebijakan yang lebih adil, diharapkan kesejahteraan pengemudi ojol dapat meningkat dan industri transportasi daring dapat berkembang secara lebih berkelanjutan.