Jakarta, Presiden Prabowo Subianto kembali menambah kekuatan komunikasi publik dengan menunjuk dua Wakil Menteri sebagai juru bicara baru Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan, meski ada tambahan juru bicara, struktur Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tetap berjalan seperti biasa.
Penunjukan juru bicara baru ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat penyampaian informasi kepada publik. Dalam pernyataan kepada awak media pada Selasa (22/4), Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada perombakan atau reshuffle kabinet. Penambahan jubir semata untuk meningkatkan efektivitas komunikasi istana.
“Saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa,” ujar Prasetyo. Ia menambahkan bahwa dirinya langsung diminta oleh Presiden untuk menyampaikan agenda, program kerja, hingga capaian pemerintah.
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa dua Wakil Menteri juga akan bergabung sebagai Juru Bicara Istana, yaitu Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo. “Saya mengusulkan Pak Wamen Komdigi dan Pak Juri. Karena pengalaman mereka, kita minta bantu untuk menyampaikan kebijakan pemerintah secara langsung ke publik,” tuturnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk membangun komunikasi yang transparan dan inklusif. Keterlibatan langsung pejabat tinggi negara dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat merupakan cerminan dari pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.
Prasetyo juga menegaskan bahwa kehadiran para juru bicara baru tidak akan menggantikan peran Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Fungsi PCO dinyatakan tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Enggak ada (penghapusan), semua bareng. PCO tetap. Kita diminta untuk membantu komunikasi publik,” katanya.
kebijakan ini memperlihatkan langkah konkret pemerintah untuk menghadirkan komunikasi berbasis keahlian dan pengalaman langsung dari pejabat negara. Keputusan ini diharapkan memperkuat kredibilitas pesan yang disampaikan ke masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Dengan keterlibatan langsung para Wakil Menteri dan Mensesneg dalam komunikasi publik, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tersampaikan secara akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Langkah ini dinilai sebagai penguatan strategi komunikasi politik yang adaptif di era digital, di mana transparansi informasi dan kecepatan respons terhadap isu menjadi kebutuhan mendesak. Kombinasi antara PCO dan juru bicara tambahan menjadi kolaborasi penting untuk menjaga efektivitas narasi pemerintahan.