Jakarta, Kasus keracunan massal akibat konsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Puluhan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menjadi korban terbaru dari program yang seharusnya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh dan penerapan sanksi tegas bagi pihak penyedia yang melanggar prosedur.
“Ini bukan kasus pertama. Dengan kejadian berulang seperti ini, MBG justru menjadi ancaman kesehatan bagi anak-anak kita,” kata Nurhadi dalam pernyataan resminya, Rabu (23/4/2025).
Ia menekankan bahwa seluruh mata rantai pelaksanaan MBG perlu ditinjau ulang, mulai dari pengadaan bahan baku, proses distribusi, hingga pengawasan terhadap keamanan pangan. Menurutnya, tanggung jawab besar ada pada Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi pelaksana program tersebut secara nasional.
“Ini sudah menjadi alarm keras. Kami di Komisi IX akan segera memanggil pihak terkait, terutama BGN, untuk memberikan penjelasan menyeluruh,” imbuh politisi dari Partai NasDem tersebut.
Lebih lanjut, Nurhadi menyatakan Komisi IX akan mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap vendor MBG di seluruh daerah. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk kelalaian atau pelanggaran prosedur harus direspons dengan sanksi yang tegas dan transparan.
“Kami mendukung penuh program peningkatan gizi bagi anak-anak. Namun pelaksanaannya harus aman dan bertanggung jawab,” ujar legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.
Dalam perkembangan terkait, Pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas insiden keracunan massal tersebut. Lebih dari 100 warga, termasuk para siswa, telah menerima penanganan medis baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing dengan pengawasan ketat dari tenaga kesehatan.
Kasus serupa juga tercatat terjadi di berbagai daerah lain, seperti Sukoharjo, Nunukan Selatan, dan Bombana. Di Sukoharjo, puluhan siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi ayam krispi dari MBG. Sementara di Nunukan Selatan, Kalimantan Utara, ditemukan menu ikan tongkol berulat yang sempat didistribusikan ke sekolah-sekolah.
Pihak kepolisian pun mulai turun tangan untuk menyelidiki dugaan kelalaian dari penyedia jasa. Penanganan hukum terhadap pelaku yang lalai diharapkan dapat menjadi efek jera bagi seluruh vendor MBG yang terlibat dalam program nasional tersebut.
Penutup: Evaluasi dan Reformasi Sistemik
Kejadian ini membuka mata publik bahwa program sebesar MBG memerlukan pengawasan ekstra ketat dan manajemen risiko yang matang. Demi menjaga kepercayaan masyarakat, transparansi, profesionalisme, dan komitmen terhadap standar kesehatan pangan wajib menjadi prioritas semua pihak yang terlibat. Pemerintah dan DPR diminta untuk tidak hanya memberikan pernyataan, tetapi juga mengambil langkah nyata agar insiden serupa tidak kembali terulang.